BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut mulai mematangkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jumat (17/7/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah awal untuk memastikan proses pembahasan anggaran dapat berjalan tepat waktu bersama DPRD.
Ia menjelaskan, meskipun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 masih dalam proses, pemerintah daerah tetap menyampaikan rancangan KUA dan PPAS sesuai jadwal agar pembahasan dapat diselesaikan pada Agustus mendatang.
Tema pembangunan Kabupaten Garut pada Tahun Anggaran 2027 mengusung “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah.” Melalui tema tersebut, pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain mengacu pada RKPD, penyusunan kebijakan anggaran juga diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027 agar sinkron dengan arah pembangunan pemerintah pusat.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,76 triliun, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, kebutuhan belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4,86 triliun, dengan prioritas pada belanja wajib, pelaksanaan program strategis daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik.
Adanya selisih antara pendapatan dan belanja atau defisit anggaran sekitar Rp100 miliar direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati Garut berharap proses pembahasan bersama DPRD mampu menghasilkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.
