
BUANAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah strategis untuk memperluas penerangan jalan di wilayahnya dengan memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Rencana tersebut dibahas Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam pertemuan dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI, Heri Setiawan, di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan itu difokuskan pada pembahasan rencana pengembangan proyek Alat Penerangan Jalan (APJ), termasuk pengajuan fasilitas Project Development Facility (PDF) yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyiapkan proyek hingga tahap implementasi.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan, kebutuhan penerangan jalan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan dukungan pembiayaan agar penyediaan infrastruktur tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Intinya kami mengajukan bantuan untuk pengadaan infrastruktur di Kabupaten Garut, khususnya alat penerangan jalan,” kata Abdusy Syakur.
Ia berharap pengajuan fasilitas PDF tersebut mendapat proses yang lancar sehingga rencana penyediaan APJ dapat segera diwujudkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Abdusy Syakur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran PDPPI Kementerian Keuangan yang telah menerima dan menindaklanjuti pengajuan dari Pemkab Garut.
Di sisi lain, Direktur PDPPI DJPPR Kemenkeu RI Heri Setiawan memberikan respons positif terhadap langkah Pemkab Garut menggunakan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Heri memastikan permohonan PDF dari Pemkab Garut akan diproses dan diupayakan berjalan lebih cepat.
“Kami menyambut baik inisiatif dari Bapak Bupati dan kami akan memproses permohonan PDF-nya dan mempercepat prosesnya sehingga nanti mudah-mudahan tahun depan alat penerangan jalan ini sudah bisa dinikmati,” ujarnya.
Pemkab Garut menilai skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penyediaan APJ tanpa hanya mengandalkan kemampuan pembiayaan dari anggaran daerah. Jika terealisasi, program tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan penerangan sekaligus menunjang keamanan dan mobilitas masyarakat pada malam hari.








