BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (3/11/2026). Hadir dalam agenda ini Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Yitno, bersama tim pemeriksa, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Garut menekankan bahwa pemeriksaan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan. Ia menilai, kualitas perencanaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang konsisten agar realisasi kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurut Abdusy Syakur Amin, tantangan pengelolaan keuangan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), perlu disikapi secara konstruktif. Kondisi tersebut, kata dia, justru dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif, cermat, dan efektif dalam menggunakan anggaran.
Ia pun menyampaikan penghargaan kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas pemeriksaan, pendampingan, serta pembinaan yang diberikan kepada jajaran Pemkab Garut. Dukungan tersebut dinilai penting dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
“Sekali lagi terima kasih, Bapak. Mohon kiranya tadi bisa membantu kami. Kami juga mengemban amanat dari masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Garut menjelaskan bahwa dirinya secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Pengawasan tersebut turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memonitor kinerja, termasuk tingkat kedisiplinan ASN.
Ia mengungkapkan, sistem aplikasi yang dimiliki pemerintah daerah dapat digunakan untuk memantau berbagai aspek kinerja aparatur, termasuk kehadiran pegawai. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian agar ASN mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Bahkan saya juga punya aplikasi yang bisa mengecek semuanya, termasuk absen dan lain-lain. Saking cintanya saya kepada teman-teman ASN supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Jadi terima kasih dikasih guide pembinaan supaya teman-teman kalau ada yang salah bisa kita perbaiki,” tandasnya.
Melalui pemeriksaan kepatuhan ini, Pemkab Garut berharap pengelolaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik, dapat semakin tertib, efektif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
