BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap penyusunan regulasi yang berpihak pada sektor pertanian melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Abdusy Syakur Amin mengapresiasi inisiatif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Garut yang telah mengusulkan pembentukan regulasi khusus bagi perlindungan dan pemberdayaan petani.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kepedulian legislatif terhadap keberadaan petani sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan menopang perekonomian masyarakat.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah mendukung proses pembahasan Raperda tersebut agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Namun, ia menilai kelengkapan data menjadi aspek penting dalam penyempurnaan materi regulasi, sehingga ketentuan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani di Kabupaten Garut.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Ia juga menyoroti besarnya jumlah masyarakat Garut yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Peran petani dinilai sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Melalui pembahasan Raperda ini, Pemkab Garut berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi petani.
Selain itu, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap petani, mendorong kemandirian usaha pertanian, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bergerak di sektor tersebut.
Pemerintah Kabupaten Garut optimistis, keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sektor pertanian yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
