KSP Evaluasi Program Pemerintah Pusat di Garut, Dukungan Anggaran Capai Rp879 Miliar

799 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT  – Pemerintah pusat menyiapkan dukungan program pembangunan untuk Kabupaten Garut dengan nilai mencapai sekitar Rp879 miliar yang dialokasikan hingga 2027. Dukungan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, hingga peningkatan kualitas infrastruktur.

Advertisement

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Tim Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia ke Kabupaten Garut yang diterima Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional agar berbagai intervensi pemerintah pusat dapat berjalan optimal serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan, Ariyo Windutomo, dalam sambutannya secara daring menyoroti masih adanya sejumlah persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Garut. Berdasarkan data 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut tercatat 70,67, masih di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 75,90.

Garut juga menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, di antaranya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diperkirakan mencapai 16.000 hingga 19.000 anak serta lebih dari 537 kasus kematian bayi.

Menurut Ariyo, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia turut menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah Garut Selatan, pemerataan pelayanan kesehatan, kebutuhan pembangunan gedung Central Medical Unit (CMU) di RSUD dr. Slamet, serta tingginya potensi bencana alam di Garut.

KSP, lanjut Ariyo, berkomitmen mendorong percepatan berbagai program prioritas Presiden agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memaparkan kondisi wilayah dan tantangan pembangunan daerah. Dengan luas sekitar 310.705 hektare, Garut menjadi kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat. Jumlah penduduknya mencapai 2.948.000 jiwa per Juni 2026.

Syakur menyampaikan, berdasarkan data terbaru BPS, IPM Garut mengalami peningkatan menjadi 71,57. Namun, persoalan pendidikan dan daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Indeks pendidikan tercatat 61,6, dengan rata-rata lama sekolah 7,98 tahun dan harapan lama sekolah 12,6 tahun. Sementara pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp9,95 juta, masih tertinggal dibandingkan rata-rata Jawa Barat sebesar Rp13,6 juta dan nasional sekitar Rp13 juta.

Di sisi ekonomi, Bupati menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan dampak positif bagi pertanian Garut, terutama komoditas hortikultura seperti tomat, jagung, sayuran, cabai, dan bawang merah.

Ia menyebut pertumbuhan sektor pertanian mencapai 7,11 persen, yang dinilai menjadi salah satu capaian signifikan bagi perekonomian daerah.

“Garut itu dapat berkah dari adanya MBG, karena Garut adalah produsen utama komoditas hortikultura. Sehingga ketika MBG dimulai kita mendapatkan berkah yang sangat besar,” ungkapnya.

Selain persoalan pendidikan dan ekonomi, Syakur juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan infrastruktur jalan. Saat ini, kondisi jalan rusak ringan hingga berat masih ditemukan, mencakup sekitar 350 kilometer jalan kabupaten dan 1.339 kilometer jalan desa.

Bantuan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah senilai Rp39 miliar, kata dia, baru menjangkau perbaikan sekitar enam kilometer jalan.

Bupati juga menyampaikan persoalan tingginya angka kelahiran yang mencapai 42.000 pada tahun ini, serta ancaman longsor yang dipicu alih fungsi lahan. Ia menyambut rencana pembangunan gedung CMU di RSUD dr. Slamet dengan kapasitas tambahan sekitar 300 tempat tidur, serta persiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan sekolah terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KSP, Achmad Tjachja Nugraha, mengatakan tim melakukan pemantauan langsung terhadap berbagai program prioritas nasional yang sedang berjalan di Kabupaten Garut.

Ia mengungkapkan total dukungan pemerintah pusat untuk Garut hingga 2027 mencapai sekitar Rp879 miliar, yang dialokasikan melalui sejumlah kementerian dan lembaga.

Dari sektor pendidikan, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp445 miliar untuk revitalisasi 183 PAUD, 197 SD, 78 SMP, 49 SMA, dan sembilan PKBM. Selain itu, program digitalisasi pembelajaran melalui panel interaktif digital mencapai Rp242 miliar serta bantuan alat tulis bagi 91.206 siswa senilai Rp8,3 miliar.

Kementerian Agama turut menyalurkan dukungan sekitar Rp7,67 miliar untuk revitalisasi madrasah dan fasilitas sanitasi, digitalisasi pembelajaran, serta bantuan alat tulis bagi 15.000 siswa madrasah.

Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan menyiapkan anggaran Rp175 miliar untuk dukungan alat kesehatan dan pembangunan gedung perawatan CMU berlantai empat di RSUD dr. Slamet yang direncanakan pada 2027.

Adapun BNPB memberikan dukungan logistik kebencanaan senilai sekitar Rp500 juta, terdiri dari tenda, lampu tenaga surya, selimut, matras, kasur lipat, terpal, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga.

Achmad menegaskan, besarnya dukungan anggaran tersebut harus diimbangi pengawasan yang baik, sehingga pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

“Artinya kurang lebih hari ini negara hadir terhadap apa yang diceritakan tadi, senilai kurang lebih Rp879 miliar untuk Garut yang berjalan saat ini dan tahun 2027. Tugas teman-teman adalah melakukan pemantauan dan pengawasan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, kebersamaan, dan integritas,” tegasnya.

Kegiatan kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan penyerahan dukungan dari Kemendikdasmen, Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Garut.