BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Peran Dewan Pendidikan dalam mengawal peningkatan kualitas layanan pendidikan kembali menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang digelar di Hotel Harmoni Garut, Selasa malam (13/10/2026).
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Prof. Latip Latipulhayat. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran Dewan Pendidikan sekaligus menyerap berbagai gagasan bagi pembenahan sistem pendidikan nasional.
Dalam arahannya, Prof. Latip menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan pendidikan harus menjadi fokus utama Dewan Pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu tujuan penting penyelenggaraan pendidikan.
Ia menilai Dewan Pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk memberikan masukan, mengawal kualitas layanan, serta berkontribusi dalam mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang semakin baik.
Peran tersebut dinilai semakin penting seiring bergulirnya proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah.
Menurut Prof. Latip, penyusunan regulasi pendidikan harus melibatkan masyarakat secara bermakna. Partisipasi publik atau meaningful participation tidak boleh sekadar menjadi pelengkap dalam proses pembentukan undang-undang, melainkan harus menghasilkan masukan yang substansial dan relevan.
Ia berharap Dewan Pendidikan di seluruh Indonesia mampu menyampaikan pemikiran kritis, konstruktif, dan berbasis persoalan nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan dunia pendidikan secara menyeluruh.
Rakornas V ini juga dihadiri Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, jajaran perangkat daerah Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kementerian Agama, kepala sekolah, guru, serta pengurus Dewan Pendidikan dari berbagai kabupaten dan kota.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Garut sebagai lokasi penyelenggaraan forum nasional tersebut.
Ia berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarpengurus Dewan Pendidikan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah.
Putri menilai keterlibatan para pemangku kepentingan dari berbagai wilayah menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, termasuk dalam penyempurnaan regulasi pendidikan.
Sementara itu, Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia (FDPI) Kabupaten/Kota, Joko Riyanto, mengapresiasi komitmen para peserta yang terus berkontribusi dalam memajukan pendidikan di daerah masing-masing.
Ia menyebut pengabdian di bidang pendidikan sebagai pekerjaan mulia karena berkaitan erat dengan pembentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Nanang Sofyan Hambali, mengungkapkan bahwa Rakornas V diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari 150 kabupaten dan kota di Indonesia.
Menurut Nanang, kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 Oktober 2026. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan agenda nasional tersebut di Kabupaten Garut.
Nanang juga mengajak seluruh anggota Dewan Pendidikan untuk memanfaatkan forum ini dengan menyampaikan rekomendasi yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap berbagai masukan dari daerah dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas.
Melalui Rakornas V ini, Dewan Pendidikan diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, peran Dewan Pendidikan tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga bagian penting dalam mendorong perbaikan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.
