Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sedang Rapat Paripurna, Tampak banyak kursi anggota DPRD yang kosong.
BUANAINDONESIA.CO.ID, Pandeglang – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang kian hari semakin sepi, apalagi saat ini menjelang pemilihan umum legislatif (Pileg) tahun 2019. Sebagian anggota DPRD Pandeglang sepertinya lebih mengutamakan mempersiapkan persyaratan pencalonan dirinya sebagai caleg dari pada mementingkan kewajibannya sebagai legislatif.
Padahal angenda rapat pada Kamis 05 Juli 2018, ini adalah penyampaian jawaban Bupati Pandeglang atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.
Berdasarkan hasil pantauan BUANAINDONESIA.CO rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 28 dari 50 orang Anggota DPRD Pandeglang. Bahkan dari fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ada satupun yang hadir, Untuk Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) hanya ada satu orang anggota saja.
Saat dikonfirmasi Wakil Ketua DPRD kabupaten Pandeglang, Yuli Yuliana Yusup membenarkan bahwa ada beberapa anggota fraksi dan pimpinan yang tidak bisa hadir dalam rapat paripurna hari ini, karena menurutnya saat ini beberapa anggota DPRD sedang sibuk mempersiapkan persyaratan untuk maju di pileg 2019 mendatang.
“Kebetulan untuk Fraksi PKS lagi ada acara kesehatan untuk melengkapi persyaratan. Bahkan tadi sudah saya sampaikan diparipurna, ada dari sebagian kawan-kawan fraksi tidak bisa hadir, karena memang kan jadwal kesehatan itukan yang menentukan dari Rumah Sakitnya dan itu mendadak, jadi mau tidak mau teman-teman tidak bisa mengelak, padahal mereka (anggota DPRD yang tidak hadir) juga tahu ada agenda paripurna,” ungkapnya.
Dengan banyaknya Anggota DPRD yang tidak hadir di Paripurna, Ketua Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Pandeglang Indra A Patiwara, turut angkat bicara. “Saya sangat menyayangkan dengan ketidak hadirannya beberapa anggota dewan dalam rapat paripurna jawaban bupati atas rekomendasi dari berbagai fraksi terhadap LKPJ bupati tahun 2017.
Seharusnya para wakil rakyat itu sigap dan siap dalam mengikuti rapat Paripurna, “Paripurna jangan dianggap tidak penting, paripurna merupakan forum tertinggi dalam lembaga legislatif, agar apa yang disampaikan bupati bisa menjadi bahan kajian bagi pribadi maupun fraksi masing-masing.” Pungkasnya.
