BUANAINDONESIA.CO.ID, CIMAHI – Selama reses, anggota DPRD Cimahi masih menemukan banyak permasalahan yang belum teratasi di kota Cimahi. Hal ini diketahui para anggota DPRD setelah mereka reses dan turun langsung ke konstituen mereka
Siti Yanti abinthini, SH, MM politisi partai PPP mengatakan reses bertujuan anggota DPRD ke wilayah daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan para konstituennya.
” Dengan maksud bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat yang tentunya akan di jembatani untuk di sampaikan ke pemerintah kota sebagai eksekutor, ” kata Siti
Lebih lanjut Siti mengatakan, setelah mereka turun kelapangan mereka menemukan banyak permasalahan-permasalahan yang belum semua terselesaikan dan terakomodir.
” Dengan reses ini berharap apa yang menjadi permasalahan di wilayah bisa dikoordinasikan dengan pemerintah kota untuk bisa diselesaikan dan ditindak lanjuti, ” ujar Siti dalam kegiatan reses nya di 4 titik wilayah di Cimahi Utara.
Lanjut dia, untuk itu pemerintah kota tidak bisa menutup mata segera permasalahan yang ditampung dari reses ini bisa segera diselesaikan.
” Contoh di bidang kesehatan dari hasil reses ini dan mungkin juga dari hasil reses teman-teman dewan lainnya, adalah masih banyak ya bantuan yang kurang tepat sasaran, KIS (memang ini program pusat) tapi harus segera dicari solusinya sehingga penerima KIS benar-benar tepat sasaran. Dua , BPJS masih banyak warga Cimahi yang seharusnya bisa dibantu oleh BPJS sebagai PIB.. ini kembali kepada ke akuratan data. Tiga, banyak keluhan para pasien BPJS yang rawat inap dalam kondisi sakit parah hanya diizinkan 3 hari dirawat, bahkan ada yang dianjurkan pulang paksa. Nah ini harus dijelaskan kepada masyarakat yang belum paham dengan aturan yang mengikat. Tapi pihak pemerintah kota dalam hal ini rumah sakit tidak bisa mengabaikan tanggungjawab terkait pasien yang sedang dirawat. Rasa kemanusiaan dan tanggungjawab RS kepada para pasien. Harus mengupayakan pasien BPJS punya hak yang sama dengan pasein BPJS Mandiri. Mereka punya hak dirawat sampai sehat atau sembuh.
Selanjutnya Siti menyoroti bidang pendidikan. Kata dia, diharapkan adanya SMP baru.
” Ini kita harus koordinasikan dan melakukan kajian. Dengan dilengkapi data anak wajib sekolah dan rombel nya, ” ucapnya
Siti menambahkan, kaitan dengan KTP masih pihaknya menemukan banyak warga yang KTP nya belum selesai kendati sudah mendaftar di sekitar bulan Oktober 2016.
” Sekalipun permasalahan KTP menyangkut masalah Nasional, ini harus segera ada solusi kaitan dengan blankonya. Suket ( surat keterangan ) memang sebagai solusi, Tapi masih ada BUMN atau lembaga lainnya yang belum bisa menerima suket dikategorikan sebagai syarat administrasi, ” tambah Siti
Selaim itu, masih soal permasalahan kota Cimahi, Siti mengungkap bahwa permasalahan adanya infrastruktur yang belum semua terbangun.
” Ini memang berhubungan dengan penyerapan anggaran di tahun 2017 ini sangat minim. Kurang dari 50%. Sedangkan ini sudah jatuh pada bulan Agustus. 4 bulan lagi waktu untuk menyelesaikan segala pembangunan. Apakah pemerintah kota siap dan mampu dengan minim waktu tersebut ?, ” paparnya.
