BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi sangat membutuhkan pengawasan. Tidak ada satupun lembaga negara di Indonesia yang berdiri tanpa pengawasan.
Akademisi Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi mengatakan, suatu lembaga negara dapat diukur keberhasilannya jika ada yang mengawasi.
” Saya tanya dulu, dari sekian lembaga yang ada, yang tidak ada pengawasnya siapa ? Jawabannya tidak ada,Bagaimana cara mengukur kinerja lembaga tanpa ada pengawasan? ” kata Muradi, selasa, 17 September 2019.
Muradi menyebut pihak – pihak yang anti revisi UU KPK justru karena ketidakpahamannya
” Publik itu penilaiannya tidak teknis seperti itu. Publik itu fikirannya hasil tanpa proses. Semua ada pengawasnya. Polisi ada kompolnas, kejaksaan ada pengawasnya juga, saya kira tidak ada masalah. Jangan seolah -olah ( KPK ) tidak boleh diawasi. Publik belum paham betul dinamika yang ada dalam lembaga negara, ” ujarnya.
Aktivis 98 ini juga menilai revisi UU KPK penting selama tidak mengarah pada abuse of power
” Revisi ini penting selama tidak mengarah abuse of power atau mengarah pada pelemahan KPK. Saya tidak melihat asumsi itu keluar, ” jelas Muradi.
