BUANAINDONESIA.CO.ID, Garut – Bupati dan Wakil Bupati Garut Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, kembali memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Garut dalam rapat pleno penghitungan suara yang digelar KPU Garut, kemenangan kedua kalinya ini, membuat jalan Rudy-Helmi memimpin Garut dua periode pun makin terbuka lebar, Kamis 05 Juli 2018.
Nurhasanah, S.E, Ketua Gema Pertiwi Kabupaten Garut melihat, kemenangan Rudy-Helmi yang kedua kalinya dalam Pilkada Garut menjadi angin segar bagi kaum perempuan dan anak di Garut. Karenanya, dirinya merasa bangga atas kemenangan Rudy-Helmi.
Nurhasanah melihat, pada periode pertama kepemimpinannya, Rudy-Helmi telah menunjukan keberpihakannya pada kaum perempuan dan anak dengan diterbitkannya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Kebijakan ini, menjadi pintu gerbang bagi upaya perlindungan perempuan dan anak di Garut dan juga pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
“Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak pun saat ini diperkuat dengan keberadaan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” jelas Nurhasanah yang juga Ketua Komunitas Emak-Emak Muda Garut.
Menurut Nurhasanah, masalah perempuan dan anak adalah masalah masa depan bangsa dan negara. Karena, perempuan menjadi ujung tombak dari pembinaan keluarga yang nantinya berujung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini kedepan.
“Jika perempuannya terbina, masa depan anak-anak juga akan lebih baik, masa depan bangsa pun demikian,” katanya. Saat ini menurut Hasanah penduduk perempuan jumlahnya cukup besar di Garut. Dari catatannya, ada masalah-masalah perempuan kekinian yang dihadapi dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Yang pertama adalah masalah yang dihadapi anak-anak perempuan mulai soal narkoba, pergaulan bebas yang berujung sex bebas,” katanya. Selain itu, menurut Nurhasanah ada juga permasalahan tingginya angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga hingga kesiapan perempuan dalam berumah tangga.
“Akses pengembangan ekonomi perempuan juga perlu dibangun dengan membentuk komunitas-komunitas usaha perempuan,” jelasnya. Yang terakhir menurut Nurhasanah adalah perhatian pemerintah daerah terhadap perempuan jompo agar hak-hak mereka bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Gema Pertiwi sendiri, menurut Nurhasanah mendorong pemerintah daerah bisa segera mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang ketahanan keluarga sebagai upaya melindungi perempuan dan anak.
“Setelah Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, kita mendorong pemerintah daerah juga menerbitkan Perda soal ketahanan keluarga,” jelasnya.
