Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, Tengah memakai Kacamata, sedang menandatangani kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Indonesia Rabu 18 juli 2018 di Sanur Bali.
BUANAINDONESIA.CO.ID, Pandeglang – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban hadiri acara Penyiapan Implementasi Infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2018 yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, antara Pemerintah pusat dan Daerah, dalam meningkatkan infrastruktur berbasis masyarakat melalui program Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat) dan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) yang berlangsung di Hotel Sanur Paradise Bali, Rabu 18 Juli 2018.
Kegiatan yang di selenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dihadiri oleh Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Dalam kesempatan tersebut Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, penandatanganan kerjasama ini tentunya sebagai kunci utama dalam penyiapan infrastruktur berbasis masyarakat di setiap Daerah yang berkelanjutan.
“sanitasi di Indonesia saat ini progresnya baru mencapai 74 persen, 67 persen diantaranya sanitasi yang tergolong sudah layak, Oleh karena itu pihaknya menginginkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan fasilitas penanganan sanitasi kepada masyarakat, sehingga kita bisa mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, pada gilirannya nanti kita bisa mencapai tingkat kesejahteraan lingkungan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, “Ungkapnya
Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban, Pemerintah daerah akan mendukung penuh serta siap memfasilitasi pelaksanaan program Sanitasi Berbasis Masyarakat dan TPS3R, hal ini dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan berbasis masyarat yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
“Kami Pemerintah daerah siap mendukung secara penuh program sanitasi berbasis masyakarakat, termasuk akan menyiapkan sumber daya manusia, dalam rangka untuk penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat dan TPS3R yang layak,”terangnya.
Lebih lanjut Tanto, kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah daerah dengan Kementerian PUPR,
“ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah daerah untuk mendukung dan bersinergi terhadap apa yang diprogramkan pemerintah pusat untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang bersih dan sehat sesuai dengan Visi Misi yang kami emban,” ucap Tanto setelah usai penandatanganan Penyiapan Implementasi Infrastruktur berbasis masyarakat tahun 2018.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Syarif Hidayat mengatakan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) sangatlah penting hal ini tentunya dalam rangka tuntas program sanitasi 100-0-100, yaitu 100 persen sarana sanitasi, nol persen kawasan pemukiman kumuh 100 persen sarana ketersediaan air bersih.
“Saat ini kami sedang membuat data base terkait program sanimas, dari situ akan diketahui wilayah mana saja yang belum mendapatkan program sanimas di Kabupaten Pandeglang, sementara pembangunan sanitasi untuk tahun 2018 baru berada di 25 lokasi. Oleh karena itu pemerintah daerah secara intensif terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna pengajuan bantuan serta program-program yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat agar infrastruktur berbasis masyarakat ini bisa terwujud, ” pungkasnya.
