Oknum Pelindo II Halangi Tugas Jurnalis Liput Acara Pisah Sambut

20.757 dilihat
Foto : Petugas Pelindo saat acara pisah sambut. Selasa (25/8). Foto ; Int

BUANAINDONESIA, SUMSEL- Oknum Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Palembang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sejumlah wartawan di Palembang. Pasalnya oknum PT Pelindo tersebut telah menghalangi tugas jurnalis yang hendak menjalankan tugasnya meliput Acara Pisah Sambut General Manager PT Pelindo II Cabang Palembang di Hotel Novotel Palembang. Selasa 25 Agustus 2020 malam.

Salah satu wartawan yang berinisial DN mengatakan bersama tiga orang temannya, datang ke lokasi pisah sambut. Senin (25/8), untuk meliput acara tersebut. Namun di pintu masuk salah seorang pegawai laki-laki PT Pelindo di meja tamu menanyakan tujuan kedatangan wartawan tersebut.

Advertisement

“Kami dicegat saat hendak masuk, oleh oknum pegawai PT Pelindo yang ada di meja tamu.. Kami bilang kami dari media mau meliput. Mereka pun meminta kami untuk mengisi buku tamu,” jelas Dn.

Namun, anehnya pegawai PT Pelindo mengatakan wartawan hanya di perbolehkan mengisi buku tamu, tapi tidak boleh masuk. Alasan oknum PT Pelindo acara tertsebut acara internal dan tidak boleh di liput oleh media.

Terkait hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Firdaus Komar angkat bicara “Tidak seharusnya acara pisah sambut GM PT Pelindo di gelar tertutup,”kata Firdaus Komar, saat diwawancara melalui sambungan telpon. Rabu 26 Agustus 2020

Dikatakan, GM PT Pelindo itu adalah pejabat public dan sudah seharusnya diliput wartawan karena mereka bertugas menyampaikan informasi yang memang harus di ketahui public.

“Saya sangat menyesalkan kejadian ini, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999. Jadi tidak ada yang boleh menghalangi untuk melakukan peliputan,”ujarnya

Dijelaskan, ulah oknum PT Pelindo, yang menghalangi tugas wartawan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 18. Bisa kena sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

“Saya harap, siapapun tidak boleh melarang wartawan untuk melakukan peliputan untuk kepentingan public,”

Advertisement