Pansus Angket DPRD Sulsel Minta MA Periksa Gubernur Sulsel

3.995 dilihat
Sidang hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel, Selasa, 9 Juli 2019

BUANAINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR- Pernyataan tegas disampaikan oleh Pansus Angket DPRD Sulsel hari ini atas hasil pemeriksaan mereka atas 41 orang sudah dimintai keterangan. Pansus bahkan merekomendasikan pemeriksaan Gubernur Nurdin Abdullah oleh Mahkamah Agung.

“Berdasarkan fakta yang diungkap dan hasil analisis yuridis, Panitia Angket DPRD Sulsel menyimpulkan telah terjadi dualisme kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah. Selain itu ditemukan juga fakta-fakta Gubernur Sulsel terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Pansus Angket DPRD Sulsel Kadir Halid membacakan kesimpulan laporan pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Makassar, Jumat, 23 Agustus 2019.

Berikut kesimpulan Pansus Angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan.
2. Meminta kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Meminta kepada Gubernur Sulsel untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni: Asri Sahrun said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, Salim AR
5. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan staf khusus gubernur dan wakil gubernur Sulsel.
6. Meminta kepada Gubernur Sulsel agar mengembalikan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Meminta kepada DPRD Sulsel untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur Sulsel.
“Kami tidak berubah, kami akan melanjutkan (rekomendasi pansus),” kata Ketua DPRD Sulsel Moehammad Roem usai menerima laporan kerja Pansus Angket dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (23/8/2019).

Roem menyebut kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket yang dibacakan di paripurna akan menjadi bagian dari produk DPRD Sulsel.
“Tentu kita akan buat surat, memformulasi dengan mengambil poin-poin. Tetapi itu semua yang setumpuk itu tadi adalah fakta fakta persidangan, tidak bisa kita mengubah itu,” sebutnya.

DPRD Sulsel menurut Roem punya waktu hingga akhir September untuk menindaklanjuti laporan hasil kerja Pansus Angket terhadap gubernur Sulsel.

“Kami punya waktu sebelum tanggal 23 September Karena periode akan datang belum tentu dia tindaklanjuti,” ungkapnya.