Presiden RI Jokowi Silaturahmi dengan Petani Karet di Sembawa Kabupaten Banyuasin

2.646 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN – Presiden RI Ir H Joko Widodo dalam lawatannya ke Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Sabtu 9 Maret 2019  menegaskan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan harga getah karet petani, demi  untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat.

Menurut presiden kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil berdampak besar dengan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Namun demikian lanjut dia, Pemerintah sudah berupaya meningkatkan harga beli getah karet patani. Meski harus bersaing dengan negara tetangga yang juga menjadikan karet sebagai produk utamanya yakni negara  Malaysia dan Thailand.

“Kita juga telah mencoba melakukan bembicaraan terkait persoalan karet ini. Alhamdulillah tiga  minggu yang lalu, kita berhasil berbicara dengan Malaysia dan Thailand. Imbasnya   dua minggu ini harga karet mulai terdongkrak naik,” ucap Presiden dihadapan para petani Karet Sumsel di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sabtu (9/3).
Jokowi berharap kebijakan yang diambil pemerintah akan terus dapat mendongkrak harga getah karet petani.

“Kita harapkan kebijakan yang saya lakukan harga karet naik. Akan saya pantau terus jangan sampai harga karet menurun lagi dan saya harap harga karet ini terus naik, naik, naik dan naik,” harapnya.

Masih kata Jokowi,  keadaan ekonomi dunia itu masih pada posisi yang belum baik, tetapi akan menuju normal. Jika keadaan sudah normal lanjut Presiden nanti harga karet juga kembali pada posisi yang normal. Selain itu untuk mendorong naiknya harga karet ini, Jokowi minta pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menambahkan campuran karet untuk pengaspalan jalan. Sehingga jangan tergantung pada pasar dunia. Disamping akan membangun unit usaha berupa pabrik pengolahan yang berbahan baku karet.

“Saya juga sudah perintahkan Menteri PUPR agar mengaspal jalan itu dicampur dengan karet, saat ini baru di coba di tiga Provinsi Sumsel, Riau dan Jambi,” sambungnya.

Dia juga meminta kepada BUMN untuk membeli karet-karet yang ada di rakyat. Beli dengan harga yang baik sehingga para petani juga mendapatkan keuntungan pembelian dari BUMN-BUMN. Disamping itu dia juga mengharapkan produksi diatur sedemikian rupa, lahan kosong yang belum digarap dimintanya untuk ditanami tanaman yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi serta dibutuhkan di pasaran.

“Kita akan lihat daerah itu cocok apa dan kita akan nanti berikan bibit,” tambah Jokowi sembari menambahkan, dirinya telah merintahkan Menteri Pertanian untuk mengirimkan pupuk dalam jumlah besar ke Sumsel.

Sementara itu Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, Sumsel memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah seperti tambang, minyak bumi, perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan dan semuanya harus dioptimalkan untuk mewujudkan Sumsel maju untuk semua.

Dia menilai, perkebunan di Sumsel merupakan salah satu sektor unggulan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkebunan salah satu pengerak utama ekonomi di Sumsel. Dengan rincian  perekebunan di Sumsel seluas 3,8 juta hektar. Komoditi yang diusahakan yaitu karet seluas 1,3 juta hektar, ini merupakan luasan kebun karet terluas di Indonesia. Kemudian 1,1 juta hektarnya sawit, bahkan untuk kopi 250 ribu hektar terbesar di Indonesia, serta 65 ribu kelapa dan sisanya aneka tanaman seperti tebuh, teh, lada, tembakau, aren, gambir dan lain-lain.

“Perkebunan salah satu pengerak utama atau pilar utama ekonomi di Sumsel. Karena sebaranya yang sangat luas dan melibatkan 1.234.962 KK petani, data tahun 2017. Jika diasumsikan satu KK empat orang maka 4.8 juta jiwa atau 58.54 persen dari 8.2 juta jiwa penduduk di Sumsel,”katanya.

Lanjut orang nomor satu di Sumsel itu, karet luasnya sudah 1.3 juta hektar dan 95 persen milik rakyat. Namun dibalik kontribusi karet yang nyata, masih tersimpan masalah yang nyata dan perlu dipikirkan pemecahan masalahnya. Seperti semakin banyak perkebunan yang tua dan rusak.

“Saat ini ada 172.193 hektar tanaman perkebunan yang tua dan rusak yang didominasi tanaman karet rakyat seluas 129.222 hektar dan ini perlu peremajaan,” jelasnya.

Lebih lanjut Herman Deru mengatakan, harga komiditas ditingkat ekspor yang saat ini ditentukan dunia mengacu kepada Singapore comodity. Untuk itu peningkatan harga petani dilakukan melaui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Oleh karena itu, dengan petani karet bergabung ke UPPB maka penjualan karet dari petani bisa dilakukan dengan sistem lelang atau kemitraan langsung dengan perusahaan, sehingga harga yang diterima petani bisa lebih baik dari pada dijual sendiri.

“Saat ini di Sumsel sudah terbentuk 177 UPPB. Kedepan perlu ditingkatkan di setiap desa atau Kapupaten/Kota. Karena UPPB ini yang meningkatkan kualitas, sehingga harga juga terbaik,” tutupnya.