BUANAINDONESIA.CO.ID BANYUASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin ini dipimpin lansungoleh Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH., MSi dan sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Banyuasin.
Paripurna ini dihadiri dihadiri juga oleh Pj Bupati Banyuasin, H. Hani S Rustam, beserta jajaran Pemerintah Banyuasin.
Dalam tanggapannya Fraksi Partai Golkar yang disampaikan juru bicara M Nasir S.Si menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Banyuasin dalam mencapai target pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang baik.
Meski demikian Fraksi Golkar mengingatkan agar Pemkab Banyuasin tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Akan tetapi tetap fokus dalam mengelola keuangan daerah secara optimal di tahun-tahun mendatang.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemkab Banyuasin untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum terealisasi.
Sementara itu, ketujuh fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum mereka secara tertulis kepada Pj Bupati Banyuasin.
Ketua DPRD Banyuasin, Irian Setiawan SH MSi, menyampaikan bahwa jawaban atas usulan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD akan disampaikan oleh Pj Bupati Banyuasin pada tanggal 12 Juli 2024 mendatang.
“Beberapa fraksi meminta agar jawaban dipercepat, namun karena Pemda membutuhkan waktu untuk menjawab secara lengkap, maka rapat akan dilanjutkan minggu depan,” ujar Irian.
Pj Bupati Banyuasin, H. Hani S Rustam, menyatakan akan mencermati secara teliti usulan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD dan akan menyampaikan jawabannya pada tanggal 12 Juli 2024.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian penting dari proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2023.
Masukan dan saran dari fraksi-fraksi DPRD diharapkan dapat membantu Pemkab Banyuasin dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
