BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumsel. Komitmen tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dihadiri H M Toha Tohet, di Griya Agung, Kamis (5/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Musi Banyuasin hadir bersama jajaran Pemkab Muba, antara lain Asisten I Setda Muba H Ardiansyah SE MM PhD CMA, Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin Trio Wira Dharma SST MM, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny SH MSi, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, Kabag Perekonomian Setda Muba Adi Manopo MPd, serta Kabag Prokopim Setda Muba Agung Perdana SSTP MSi.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, serta dihadiri Ketua Badan Pusat Statistik Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto dan seluruh bupati serta wali kota se-Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik Pusat yang disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam paparannya, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen (year on year), sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
“Pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen, menjadi capaian tertinggi sejak pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto menyampaikan bahwa angka kemiskinan Sumatera Selatan per September 2025 berada di 9,85 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 898,24 ribu orang, berkurang sekitar 21,4 ribu orang.
Ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumsel berada di angka 3,59 persen, menunjukkan tren penurunan.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Sumsel turut mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan berbasis data.
Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa capaian ekonomi dan sosial yang dirilis BPS merupakan hasil kerja kolektif seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat serta pengendalian biaya hidup,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi petugas sensus hingga tingkat RT dan RW demi memperoleh data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
Di sela kegiatan, Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 berhasil turun dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen. Capaian ini menempatkan Muba pada posisi satu digit, menjadi titik balik setelah lebih dari dua dekade berada dalam kategori kemiskinan tinggi.
“Capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan dan program intervensi yang dijalankan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, strategi pengentasan kemiskinan Pemkab Muba mengacu pada pendekatan multiple interventions sebagaimana direkomendasikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Program yang dijalankan antara lain stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui TPID dan operasi pasar, pengurangan beban pengeluaran masyarakat lewat bantuan sosial, serta peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi dan jaminan ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkab Muba juga fokus pada peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas perumahan, serta peralihan layanan listrik dari MEP ke PLN.
Sebelumnya, Bupati Muba turut menandatangani komitmen bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, sebagai langkah memperkuat basis data pembangunan dan menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan di daerah.
