BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN- Delapan fraksi DPRD Banyuasin terdiri dari F-P Golkar, FPDI P, FP Gerindra, FPKB, FPAN, PKS, Hanura dan Demokrat, serta Fraksi PNKI menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Pelaksanaan APBD Banyuasin Tahun Anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Banyuasin digedung paripurna, Senin (14/6/2021).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan yang diikuti anggota DPRD Banyuasin, Dan dihadiri Wabup H Slamet, Sekda HM Senen Har, masuke nama Sekwan H Adam Ibrahim SE MSi, FKPD dan Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Banyuasin.
M. Nasir selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Banyuasin menyampaikan bahwa Partai Golkar sepenuhnya mensupport dan mendukung setiap Program yang disusun oleh Bupati Banyuasin dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.
Selain itu Fraksi partai Golkar juga mengapresiasi Pemkab Banyuasin atas di raihnya WTP untuk ke 10 kalinya secara berturut-turut..
Jubir Fraksi PDI-P Arpani dalammpenyampaianya meminta pemerintah memberi penjelasan tentang PAD tidak mencapai target yang ditetapkan Rp2,224,006,629,416,73 dan terdapat penurunan dibandingkan tahun 2019 Rp225,776,418,793,88 atau 9,22%.
Senada juga disampaikann Jubir Fraksi Gerindra Darwani. Ia minta penjelasan tentang PAD tidak mencapai target yang ditetapkan Rp2,224,006,629,416,73.
“Dan kami berharap kedepan agar Tranparansi dan Akuntabilitas dapat dipertahankan serta dapat meningkatkan PAD Banyuasin dari sektor Pajak Walet dan Parkir,” tuturnya.
Fraksi PKB Novizar Teguh meminta kepada Pemkab Banyuasin untuk fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dibidang pembangunan, investasi, dan kesehatan walaupun dimasa pandemi covid-19.
Sementara itu Juru bicara FPKS Sumanto menyoroti BUMD Banyuasin agar memberikan kontribusi PAD pada APBD, team work yang solid menjadi kunci utama keberhasilan tersebut.
“Kami melihat itu semua tidak tercermin pada BUMD Sei Sembilang yang sering gonta ganti komisaris sehingga menjadi pertanyaan dalam benak kami apakah kurang kredibelnya tim pansel atau person yang dipaksakan,”katanya.
Fraksi PAN Tismon Sugiarto juga menanyakan belanja tak terduga yang dianggarkan Rp95,397,418,200,53 terealisasi Rp83,437,934,386,50.
“Kami minta penjelasan atas realisasi belanja tidak terduga tersebut dialokasikan di dinas mana dan digunakan untuk apa,”terangnya.
Fraksi PNKI disampaikan Syamsudinm engharapkan pengawasan realisasi transfer daerah khususnya pusat dan provinsi untuk bantuan dana desa Rp415,956,152,489,78, dan anggaran sisa saldo hasil dari defisit dan netto dimasukkan tahun berikutnya.
“Kami mengharapkan defisit non operasional dalam 1 tahun berjalan Rp28,442,807,153,22. Untuk kedepannya defisit ini ditekan seminim mungkin. Kami berharap dana ini dimanfaatkan untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya.
