BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG- Program layanan sedot lumpur tinja terjadwal SELASI di Kota Palembang hingga kini diduga masih bertumpu pada satu unit truk sedot tinja. Padahal, kota ini telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik yang dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun.
Program SELASI berfungsi mengangkut lumpur tinja rumah tangga menuju IPAL yang berada di kawasan Sei Selayu, tepian Sungai Musi. Fasilitas pengolahan limbah tersebut mulai dibangun pada 2019 dan resmi beroperasi pada 2023.
Secara perencanaan, sistem ini dirancang melayani sekitar 21 ribu hingga 22 ribu sambungan rumah melalui jaringan perpipaan limbah perkotaan.
Meski investasi yang digelontorkan sangat besar, pemanfaatan IPAL Palembang hingga awal 2026 masih jauh dari kapasitas yang dirancang.
Data operator menunjukkan hingga 1 Maret 2026, jumlah rumah tangga yang tersambung ke jaringan IPAL baru mencapai 1.312 sambungan, termasuk 19 sambungan dari sektor niaga.
Jika dibandingkan dengan jumlah bangunan di Palembang yang diperkirakan mencapai 400 ribu hingga 450 ribu unit, cakupan layanan IPAL baru menyentuh sekitar 0,3 persen rumah tangga.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, M. Azharuddin, mengatakan pembangunan sambungan rumah memang dilakukan secara bertahap.
Pada tahap awal proyek, target sambungan rumah ditetapkan sekitar 8.000 unit, sebelum meningkat menjadi 12.000 hingga 22.000 sambungan pada tahap berikutnya.
Namun dengan kecepatan pembangunan saat ini, pencapaian target tersebut diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama.
“Kalau sekarang baru sekitar seribu lebih dalam dua tahun, untuk mencapai delapan ribu sambungan bisa sampai 16 tahun,” kata Azharuddin, Kamis (12/3/2026).
Padahal IPAL yang telah dibangun memiliki kapasitas jauh lebih besar. Tanpa jumlah sambungan rumah yang memadai, fasilitas dengan investasi triliunan rupiah itu berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.
Pengembangan jaringan perpipaan limbah di kawasan perkotaan memang tidak sederhana. Proyek ini memerlukan penggalian di berbagai ruas jalan dan kawasan permukiman, yang berpotensi mengganggu infrastruktur kota.
Selain itu, proyek juga membutuhkan koordinasi teknis lintas sektor yang kompleks.
Namun tantangan pembangunan sanitasi di Palembang tidak hanya bersifat teknis.
Dalam proses pembangunan jaringan perpipaan IPAL, sempat muncul persoalan hukum yang melibatkan sejumlah pihak yang berkepentingan dalam proyek tersebut.
Pada November 2025, seorang investor dalam proyek pembangunan jaringan IPAL melaporkan sejumlah pihak ke kepolisian.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dalam jabatan, pengalihan rekening perusahaan kontraktor, hingga dugaan penguasaan aset proyek, termasuk komponen manhole yang merupakan bagian penting dalam jaringan perpipaan limbah.
Investor juga menyebut sejumlah nama, mulai dari pihak kontraktor hingga seorang oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang, yang dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Manhole sendiri merupakan komponen vital dalam sistem perpipaan karena berfungsi sebagai titik akses untuk pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan limbah.
Tanpa komponen tersebut, sistem perpipaan tidak dapat berfungsi secara optimal.
Temuan Audit BPK
Permasalahan dalam proyek jaringan limbah Palembang juga sempat disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tahun 2023, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah paket pembangunan jaringan air bersih dan air limbah dengan nilai sekitar Rp1,7 miliar.
Kekurangan volume tersebut terjadi karena terdapat pekerjaan fisik maupun peralatan yang tidak digunakan dalam proyek, tetapi tetap dibayarkan.
Temuan itu diperoleh setelah pemeriksa BPK melakukan penelusuran dokumen kontrak, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), detail engineering design, hingga pemeriksaan fisik secara uji petik.
Salah satu paket yang diperiksa adalah pembangunan jaringan perpipaan air limbah dalam program Palembang City Sewerage Project (PCSP).
Pada salah satu paket pekerjaan, penyedia proyek mengakui adanya kekurangan volume dan telah menyetorkan kembali nilainya ke kas daerah.
Namun pada dua paket pekerjaan lainnya, BPK masih menemukan potensi kelebihan pembayaran yang belum sepenuhnya diselesaikan.
BPK juga mencatat adanya indikasi kesamaan dokumen antara HPS dan dokumen penawaran peserta pengadaan pada dua paket pekerjaan jaringan.
Tingkat kesamaan dokumen tersebut bahkan mencapai lebih dari 95 persen, mulai dari formula perhitungan, format dokumen hingga metadata file.
Audit juga menemukan kelemahan dalam proses perencanaan teknis, termasuk ketidakcukupan dasar perhitungan analisis harga satuan pekerjaan serta tidak adanya survei yang memadai pada beberapa jenis pekerjaan konstruksi.
Menurut BPK, kelemahan tersebut berpotensi memengaruhi akurasi perhitungan biaya proyek serta menghambat pengembangan infrastruktur kota.
Program SELASI Masih Terbatas
Di tengah keterbatasan sambungan jaringan IPAL, pengelolaan limbah domestik warga Palembang masih banyak bergantung pada metode lama.
Untuk memanfaatkan fasilitas IPAL yang telah dibangun, operator menjalankan program Sedot Lumpur Tinja Terjadwal (SELASI).
Melalui layanan ini, lumpur tinja dari septic tank rumah tangga disedot menggunakan mobil tinja lalu diangkut menuju IPAL untuk diproses.
Saat ini program SELASI tercatat memiliki sekitar 1.046 pelanggan.
Namun armada yang tersedia hanya satu unit truk sedot tinja.
Azharuddin menjelaskan, satu armada rata-rata hanya mampu melayani empat rumah per hari, atau sekitar 120 rumah per bulan.
Dengan jumlah pelanggan lebih dari seribu rumah, satu siklus layanan penyedotan dapat memakan waktu hingga delapan sampai sembilan bulan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR disebut berencana menambah satu hingga dua unit armada sedot tinja pada tahun ini guna memperkuat layanan SELASI.
Sorotan Pengamat
Pengamat kebijakan publik Sepriadi menilai pembangunan instalasi pengolahan limbah merupakan langkah penting bagi kota besar seperti Palembang.
Namun menurutnya, keberhasilan proyek sanitasi tidak dapat diukur hanya dari berdirinya instalasi pengolahan.
“Kalau investasi sudah triliunan rupiah tetapi cakupan layanan masih di bawah satu persen, tentu publik akan bertanya di mana letak hambatannya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa IPAL hanya akan efektif jika didukung oleh jaringan sambungan rumah yang luas.
“IPAL itu seperti pusat pengolahan. Tapi tanpa sambungan rumah yang cukup, sistem itu tidak akan bekerja sesuai kapasitasnya,” katanya.
Sepriadi juga mengingatkan bahwa proyek sanitasi Palembang mendapat dukungan hibah dari Pemerintah Australia untuk mempercepat perbaikan sanitasi perkotaan.
“Artinya ada kepercayaan internasional agar proyek ini berjalan efektif. Kalau implementasinya lambat tentu akan menjadi catatan,” ujarnya.
Di tengah investasi besar untuk memperbaiki sanitasi kota, proyek IPAL Palembang kini menghadapi tantangan besar: bukan lagi pada pembangunan instalasinya, melainkan pada perluasan layanan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
