BUANAINDONESIA.COM, SUMSEL – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam kembali digelar. Kali ini dengan agenda “Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pagaralam Tahun Anggaran 2016”.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pagaralam, Ruslan Abdul Gani, serta dihadiri oleh Walikota Pagaralam, Ida Fitriati, Wakil Walikota Pagaralam, Novirzah Djazuli, anggota DPRD Kota Pagaralam, serta Forkopimda dan unsur Organisasi Perangkat Daerah, tersebut, diadakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Senin (10/04/2017).
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Efsi, menyampaikan agar Pemkot Pagaralam lebih giat lagi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, bidang kesehatan juga menjadi perhatian Fraksi Partai Golkar. “Untuk bidang kesehatan, kiranya tidak cukup hanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai saja, tapi kualitas pelayanan harus ditingkatkan,” ucap Efsi.
Ia juga mengingatkan, agar Organisasi Perangkat Daerah (ODP) perumahan jangan hanya menangani pemakaman saja, tapi juga melakukan pendekatan dengan kementerian terkait untuk masalah perumahan.
Fraksi Partai Gerindra, yang diwakili oleh Nanto, mengatakan, agar Dinas PU Bina Marga dalam melakukan perbaikan jalan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), seharusnya diprioritaskan pada jalan yang belum selesai pengerjaannya. “Jalan yang mengalami kerusakan sedikit, agar diperbaiki yang rusak saja, tidak usah seluruhnya,” katanya.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti banyaknya fasilitas rumah sakit yang tidak layak pakai, misalnya tiang gantung infus yang rusak. Serta pelayanannya agar ditingkatkan lagi, terutama bagi peserta BPJS.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem, antara lain menyoroti penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) serta kualitas fisik bangunan. Seperti dalam pandangan yang dibacakan oleh Jenny Shandiyah, juru bicara Fraksi Partai Nasdem.
“Adanya anggapan masyarakat tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak transparan, harus diatensi oleh OPD terkait,” tegas Jenny.
“Adanya kualitas fisik bangunan yang tidak memenuhi standar, bahkan ada yang retak sebelum serah terima,” lanjutnya.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, terdapat 6 fraksi yang menyampaikan pandangannya terhadap LKPJ Walikota Pagaralam, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Gabungan Keadilan.
