FGMP Minta Ukur Ulang Lahan PTPN VII Unit Betung

2.074 dibaca

BANYUASIN, BUANAINDONESIA.CO.ID – Forum Gerakan Masyarakat Pancasila (FGMP) Relawan Jokowi – Amin menyampaikan klaim lahan PTPN VII Unit Betung yang diduga sekitar 116 hektar berlebih pengelolaan lahannya, diluar Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan.

Untuk menengahi permasalahan tersebut, Camat Betung M Sobir SSos mengadakan pertemuan mediasi di Pendopoan Kecamatan Betung, (5/8/2020). Pertemuan dihadiri oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Camat Betung, Kapolsek Betung, Kelurahan/Desa di Kecamatan Betung, Pihak FGMP dan PTPN VII.

Advertisement

Klaim lahan disampaikan langsung oleh Ketua FGMP Efredy S dengan menunjukkan peta lahan PTPN VII dan meminta Pihak PTPN VII Unit Betung agar mengukur ulang lahan perkebunan di Afdeling 3 dan 4 yang terletak di Desa Bukit, Bukit Makmur, Suka Mulya dan Kelurahan Betung, Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Efredy menyampaikan, pengukuran ulang yang diharapkan agar bisa memberikan rasa nyaman bagi Masyarakat Betung. Apabila terbukti ada kelebihan, lahan ini akan dikembalikan kepada Pemerintah yaitu Pemerintah Daerah guna kepentingan umum.

Sementara, Pihak PTPN VII sempat mempertanyakan sumber data yang disampaikan oleh Pihak FGMP, karena data yang disampaikan merupakan dokumen milik PTPN VII. Pihak PTPN VII juga menolak permintaan FGMP untuk melakukan pengukuran ulang karena pengukuran untuk permohonan perpanjangan HGU sedang diproses oleh BPN Pusat.

Agus Lesmono, SH selaku Asisten SDM & Umum PTPN VII Unit Betung ketika diminta penjelasan media ini menjelaskan, PTPN VII Unit Betung merupakan salah satu unit kerja PTPN VII sebagai BUMN Perkebunan yang diamanahkan oleh negara mengelola tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit. Perolehan lahan negara ini berasal sebagian Hak Erpfacht Perkebunan Oud Wassenar milik Belanda yang di-Nasionalisasi-kan berdasarkan Undang Undang N0. 86 Tahun 1958.

PTPN VII melakukan perizinan mulai dari SK Pencadangan Tanah Negara seluas ± 8.300 Ha di Marga Betung dari Gubernur Sumatera Selatan, Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sampai diterbitkannya HGU No. 1 Tahun 1991 yang akan berakhir haknya dan telah dimohonkan perpanjangannya.

“PTPN VII sebagai BUMN Perkebunan dalam operasionalnya selalu memenuhi perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk alas hak (HGU). PTPN VII tunduk terhadap mekanisme yang ditentukan oleh badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Keputusan yang diharapkan FGMP menunggu hasil rapat Tim Panitia B.” jelas Agus menutup penjelasannya.

Bagaimana Menurut Anda?