Wakil Ketua DPRD Blitar : PPDB Sistem Zonasi 2019 Masih Pro dan Kontra

4.497 dilihat
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon, Senin (24/6/2019) di ruang kerja. Foto : Bang Jun .

BUANAINDONESIA.CO.ID, Blitar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon mengharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengkaji sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.

Dikatakan sistem zonasi dalam PPDB tidak bisa diterapkan sama rata di setiap daerah karena ketersediaan infrastruktur sekolah di setiap daerah berbeda-beda.

“Walaupun seperti itu, ini telah menjadi sebuah aturan yang harus ditaati, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,” katanya, Senin 24 Juni 2019 di ruang kerjanya.

Selain itu, Heri menerangkan bahwa setiap produk hukum pasti ada yang pro dan kontra, tinggal bagaimana mengimplementasikan.

“Kemendikbud sudah merevisi terkait sistem zonasi itu, namun sejauh mana sitem tersebut kita kurang mengetahuianya,” terang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Ia juga menambahkan, terkait sitem non zonasi yang telah ditetapkan 15% , ini sebagai bentuk jalur prestasi dari Surat Edaran (SE) Kemendikbud untuk memenuhi kuota yang tersedia.

“Penyesuaian kuota tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru,” tandas Heri.

Terakhir Heri berharap, dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan lembaga sekolah dapat melakukan penyesuaian  ketentuan PPDB sesuai dengan perubahan dalam surat edaran tersebut.

“Terdapat tiga jalur PPDB tahun ini, yakni zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali,” (jun).