BUANAINDONESIA.CO.ID – BIMA – Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kota Bima, DR. H. Syamsuddin, MS. mengatakan, program pengembangan permukiman baru atau New Site Development (NSD) merupakan bagian rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi pasca banjir bandang pada tahun 2016 yang lalu. “Akibat banjir bandang itu banyak keluarga kehilangan tempat tinggal karena rumahnya rusak parah,” ujar Syamsudin, ketika membuka acara workshop NSD yang digelar Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bima, di aula kantor Walikota Bima. Jum’at (03/08/18).
Lebih lanjut dia katakan, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, maka dilaksanakanlah program perbaikan rumah warga terdampak banjir. Yakni, 1.200 unit rumah baru dan 810 perbaikan rumah. “Alhamdulillah sebentar lagi permukinan baru yang berlokasi di wilayah kelurahan Jatiwangi bisa mulai dihuni oleh masyarakat penerima manfaat”, tandasnya.
Syamsudin juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Bupati Bima yang telah memeberikan hibah lahan untuk lokasi pembangunan permukiman baru kelurahan Jatiwangi. Ucapan terima kasih disampaikannya pula kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. “Diharapkan ke depan agar kiranya warga penghuni permukiman baru Jatiwangi, nantinya bisa menjaga kebersihan lingkubgan dan berbagai fasilitas yang ada di kawasan tetsebut. “Camat dan lurah dihimbau agar terus mengawal dan teribat secara aktif dalam program ini,” harap Syamsudin.
Ia juga meminta camat dan lurah memperkuat koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa pada tahapan penempatan penghuni nanti, agar berjalan tertib dan lancar.
Pantauan BuanaIndonesia.co.id, avara workshop NSD Jatiwangi Kota Bima diikuti oleh 25 orang dari unsur organisasi perangkat daerah terkait, camat dan lurah lingkup Pemkot Bima, dan tokoh masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bima, Ir. Hamdan, tampak hadir dan turut menyampaikan laporan yang berkaitan dengan digelarnya workshop tersebut. Ia katakan, Workshop yang digelar itu ditujukan untuk memantapkan kerja tim dalam mendata dan berkoordinasi dengan masyarakat penerima manfaat pada program NSUP II atau program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). “Di samping itu mendukung pengurangan kawasan permukiman kumuh di masing-mading wilayah dalam mewujudkan kebijakan Nawacita Presiden terkait dengan program 100-0-100,” jelas Hamdan.
Ditambahkannya, program 100-0-100 itu adalah program ketersediaan100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi dan dtainase di seluruh wilayah Indonesia.
