DPRD Sumsel Dapil Palembang I Serap Aspirasi Tahap II

3.689 dilihat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah pemilihan (dapil ) Palembang mengadakan reses Tahap II Tanggal 12-17 Oktober 2020

Wakil rakyat yang berasal dari dapil Palembang I,  saat reses  Tahap II pertemuan dengan Kepala SMA Sumsel dam Dewam Guru di Jakabaring, Pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sumsel beserta Jajarannya di Kantor BKN Sumsel, Pertemuan dengan Ketua PGRI Sumatera Selatan dan pertemuan dengan Pengusaha Kuliner dan Pengrajin di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang.

Advertisement

Ketua Koordinator Reses Palembang I, Hj RA Anita Noeringhati, SH, MH memperkenalkan anggota DPRD Sumsel Dapil Palembang I disetiap titik pertemuan saat reses di dapil

Dijelaskan, Dapil Palembang I, Meliputi : Seberang Ulu I, Kertapati, Seberang Ulu II, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I dan Ilir Barat II.

Anggota yang berasal dari dapil Palembang I “ Prima Salam, SH-Gerindra, Dedi Supriyanto, S.Kom, MM –PDIP, Chairul S Matdiah, SH MHKes –Demokrat, Mgs H Syaiful Padli, ST MM –PKS, H Kartak SAS, SE – PKB dan Saya sendiri, Hj RA Anita Noeringhati, SH MH –Golkar.

Dikatakan tujuan reses ke dapil I untuk menyerap aspirasi di semua bidang untuk dicarikan solusinya. Terkait Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, sekarang sudah menjadi wewenang Provinsi.

Ketua PGRI Sumatera Selatan Periode 2019-2024, Ahmad Zulinto mengatakan sangat tersanjung selama menjadi pengurus PGRI baru kali ini kedatangan anggota DPRD Sumsel.

“Ini menjadi motivasi tersendiri bagi PGRI, saya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Sumsel karena PGRI selalu dibantu,”ujar

Orang nomor Satu di PGRI Sumsel mengatakan, Banyak tenaga honorer yang telah mengabdi selama 20 sampai 25 tahun, tetapi umur mereka sudah lewat untuk menjadi ASN.

“Kami mohon dukungan dari pemerintah agar tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun itu dapat di angkat jadi ASN,”pintanya.

Dikatakan, saat ini kekurangan guru sekolah dasar (SD) hingga 50 % karena banyak yang pensiun. Kita kekurangan guru SD sebanyak 2.600 orang.

“Kalau tidak ada pengangkatan,di tahun 2025 tenaga guru yang PNS hanya tersisa 30 persen,”katanya.

Menyikapi terkait masalah tersebut, Charul S Matdiah Peraturan pemerintah No 48 ini yang tidak memperbolehkan pengangkatan tenaga honorer harus segera di revisi, masalah ini akan kita bawa kekementrian terkait.

Sedangkan, Kartak SAS, persoalan tenaga guru honorer ini khususnya SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi akan kita bawa ke Gubernur Sumsel,

“Kkita akan minta gubernur untuk dapat membuatkan SK untuk para guru honorer agar dapat tunjangan sertifikasi dan dana BOS,”ujarnya.

Syaiful Padli menambahkan, berdasarkan peraturannya dana BOS dapat dipergunakan sebesar 50 persen untuk guru honor tetapi kenyataanya masih banyak sekolah – sekolah yang belum mengalokasikan dana BOS

“Dana Bos bisa digunakan 50 persen untuk guru honorer,”tegasnya.

Hj. RA. Anita Noeringhati mengatakan masalah guru honor belum bisa di berikan insentif atau gaji karena SK mereka masih dari bupati/ kepala dinas.

Dikatakan, sekarang ini mereka itu harus di SK kan oleh gubernur agar bisa menerima insentif maupun gaji. Pemerintah provinsi.

“DPRD Sumsel, sudah pernah menganggarkan, tetapi tidak bisa dibayarkan karena payung hukumnya belum ada,”jelasnya.

Saat Reses di Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Kota Palembang akibat wabah virus COVID-19. diterima oleh Camat SU II Rakhman H. Pane SSTP, Sekcam beserta jajaran. Selain itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumsel dan kota Palembang serta Kapolsek SUI II .

Pada sesi tanya jawab, ketua RT 01 Sabani mengatakan, akibat corona ini sangat besar dampaknya bagi warganya, terutama usaha kerajinan songket rumahan, banyak yang tutup dan pekerjanya di rumahkan.

Sabani berharap, ada bantuan permodalam untuk keberlangsungan usaha tersebut. Selain itu ada juga permintaan warga pengadaan mobil angkutan sampah dan pengadaan obat untuk kesehatan

Selanjutnya, Camat SU II juga minta pembangunan turab di kelurahan 12 ulu agar dapat diteruskan ke kelurahan 13 dan 14 ulu. Selain itu minta turunan jalan musi 4 dapat dilebarkan untuk mengurangi kemacetan dan ganti rugi jalan tembus musi 4 ke arah jalan A. Yani untuk segera dapat diselesaikan.

Terkait bantuan permodalan, Kepala Dinas koperasi dan UKM Provinsi Sumsel menjelaskan, saat ini ada bantuan bermodalan cuma-cuma dari presiden RI untuk UMKM sebesar 2, 4 juta, syaratnya harus berupa kelompok usaha, belum pernah dapat bantuan permodalam dari manapun tabungan di rekening tidak lebih dari 2 juta rupiah. (ADV)

Advertisement