DPRD Sumsel Dengarkan Penjelasan 9 Raperda Usulan Pemprov Sumsel

7.888 dilihat
Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., didampingi unsur Wakil Ketua DPRD, saat memimpin Rapat Paripurna XXX. Senin 10 Mei 2020. Foto : Humas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), senin 10 Mei 2021 menggelar Rapat Paripurna XXX (30) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, agenda mendengarkan penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 9 (sembilan) usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Penjelasan tersebut dibacakan oleh diwakili Wakil Gubernur- (Wagub) Sumsel H. Mawardi Yahya dalam Sidang Rapat Paripurna XXX (30).

Wagub Sumsel H. Mawardi Yahya menyampaikan penjelasan 9 Raperda Usulan Pemprov Sumsel. Senin 10 Mei 2020. Foto : Humas
Advertisement

Sidang Paripurna XXX (30) Dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H., didampingi unsur Wakil Ketua DPRD H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, Kartika Sandra Desi, SH dan Muchendi, M. SE.

Selanjutnya, pimpinan rapat mempersilahkan, Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya memberikan Penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 9 (Sembilan) Raperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun Raperda yang diusulkan pemerintah Provinsi Sumsel sebagai berikut :

“Pertama, raperda tentang Pengelolaan Daerah, kedua Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMD bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pendirian BUMD SPAM Regional Sumatera Selatan, ketiga Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, keempat Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsel 2019-2023,”Kata H.Mawardi Yahya

Anggota Dewan Sumsel- Drs. H. Solehan Ismail- Partai Gerindra, saat menyampaikan hak bicara. Senin 10 Mei 2021. Foto : Humas

Selanjutnyaa, “Kelima Raperda Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Keenam Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel, ketujuh Fasilitasi Pencegahan Pembatasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotika. Kedelapan Perda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak,”Jelasnya.

Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan Basyeban,S.H., MM saat menyampaikan kehadiran Dewan Rapat Paripurna. Senin 10 Mei 2021. Foto : Humas

Diakhir Penjelasannya, berharap kiranya 9 Raperda usulannya itu, dapat dibahas melalui tahapan pembicaraan dalam rapat Paripurna XXX (30) DPRD Sumsel. “Saya berharap 9 raperda mendapatkan Persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Perda,” (ADV)

Advertisement