BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Sebanyak 99 pejabat struktural Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, dilantik di Oproom Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekda Pandeglang, Fery Hasanudin, Kamis, 8 Maret 2018.
Ke 99 pejabat Eselon III dan IV yang dilantik itu didominasi oleh para eks pegawai Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Dindikbud Pandeglang.
“Tujuannya untuk mengisi kekosongan serta amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah,” ujar Fery usai pelantikan.
Fery menambahkan, berdasarkan aturan itu maka Pemkab berkewajiban untuk melakukan perombakan dan penghapusan UPT, khususnya di Dindikbud dan Dinas Kesehatan. Pihaknya menargetkan, pada tanggal 15 Maret mendatang, semua pegawai eks UPTD akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di OPD masing-masing.
“Memang masih banyak yang belum dilantik. Karena masih perlu penempatan yang tepat, Maka kami akan roadshow sebelum tanggal 15 Maret akan kami selesaikan,” sambung Sekda.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, kini pihaknya masih memiliki pekerjaan untuk menentukan nasib eks pegawai di UPT Dinas Kesehatan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan DPUPR.
“Setelah mendapat verifikasi dari provinsi, akan kami kejar dengan membuat Perbupnya. Karena sudah terlalu lama mereka menunggu, kami terus bekerja bagaimana supayah mereka itu ditempatkan di tempat kerja yang pas dan sesuai dengan fungs,” beber Fahmi.
Hanya saja Fahmi menerangkan, jumlah eks pegawai UPT yang akan dilantik pada gelombang selanjutnya tidak akan sebanyak saat ini. Keempat OPD yang memiliki UPTD, tidak semuanya terdapat di setiap kecamatan.
“Namun kami perkirakan tidak akan sebanyak pelantikan kali ini, karena sisa pegawai di empat UPT itu tidak banyak. BP2KP3A dan Dindik lah yang paling banyak,” tandas mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan itu.
