BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Dari sekitar 101 pejabat eselon III dan IV dilingkungan SKPD Kabupaten Garut yang dilantik, salah satunya adalah Ma’mun Gunawan, S.Ag mantan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cigedug, dilantik promosi menjadi Kepala Seksi Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan Kab. Garut.
Tampak dihalaman Disdik Garut sejumlah karangan bunga ucapan selamat dari berbagai organisasi, Instansi hingga politisi. Seperti KNPI, HMI, Pemuda Muhammadiyah, KPU Jawa Barat, FKPM Lodaya, Kasat Binmas Polres Garut, Hj. Siti Mufattahah (anggota DPR RI Fraksi Demokrat), Mayjend Purn Supiadin AS (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem) dan yang lainnya.
Menanggapi hal tersebut, kepada media usai pelantikan Ma’mun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini memberikan dorongan moril kepada dirinya untuk bekerja dengan baik sehingga mendapat kepercayaan dari Pimpinan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“ Ini adalah support moral bagi saya dan rekan-rekan di Dinas Pendidikan untuk seoptimal mungkin bekerja dengan inovasi-inovasi yang dapat memajukan pembangunan sektor pendidikan”, ujar Ma’mun,kepada Buanaindonesia, Selasa 29 Januari 2019.
“ Disamping saya besar di organisasi, peran rekan-rekan media juga turut membesarkan saya. Tanpa support dari rekan-rekan media belum tentu saya seperti ini. Publikasi gagasan dan ide, termasuk informasi-informasi lapangan harus saya akui membuat kinerja saya optimal”, ujar Ma’mun.
Menurut Ma’mun yang juga Ketua PGRI Kecamatan Banyuresmi, tahun 2019 Bidang Sarana SD mengelola kegiatan peningkatan kualitas sarana prasarana SD dengan anggaran hampir 70 Miliar yang terdiri dari 2,7 Miliar dari APBD Kabupaten Garut untuk kegiatan Pemagaran/Penataan Halaman SD, rehab ringan dan pembangunan unit sekolah baru. Selebihnya sekitar 66,8 Miliar dari DAK Fisik berupa rehab ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan jamban dan rehab ruang perpustakaan.
“Untuk APBD Garut, kami sudah menyelesaikan SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web, insya Allah akan segera masuk tahap pengadaan supaya pekerjaan sudah bisa dimulai diakhir triwulan I. Sedangkan untuk DAK Fisik kami masih menunggu petunjuk operasional berupa peraturan menteri pendidikan, karena baru ada PerPres nomor 141 tentang Juknis DAK”, ujar Ma’mun.
Lebih lanjut, Ma’mun mengungkapkan bahwa saat ini proses pengadaan menggunakan aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), sehingga tidak ada lagi dokumen manual yang masuk ke Dinas.
“ Selain amanat dari PerPres 16/2018, kita kan sekarang sudah masuk pada era revolusi industri 4,0 dimana digitalisasi menjadi trend yang tidak bisa dihindari. Otomatis kami termasuk para pengusaha selaku pihak penyedia barang dan jasa harus bisa beradaptasi dengan teknologi digital sebagai salah satu trend kekinian”, ujar Ma’mun.
Diakhir perbincangan, Ma’mun yang mantan aktivis era 90an tersebut mengungkapkan bahwa yang sedang dirintis dirinya untuk anggaran 2020 adalah bagaimana menyelesaikan masalah kekurangan ruang kelas sekolah dasar dengan kondisi kekurangan lahan kosong, termasuk menata sekolah agar menjadi lebih indah dan aman dengan penataan halaman sekolah.
