BUANAINDONESIA.CO.ID Pandeglang – gerakan mahasiswa nasional indonesia ( GMNI ) menggelar aksi unjukrasa didepan Gedung Kantor Bupati Pandeglang,, Aksi tersebut di lakukan menyikapi pembelian Kendaraan Dinas Bupati dengan harga 1,9 miliar. Senin 18 Maret 2019.
Dengan kondisi Pandeglang yang masih terpuruk dan masih membutuhkan pembangunan,ekonomi,social dan kesehatan itu yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
” Karena itu pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat pandeglang saat ini. Akan tetapi melihat kebijakan yang dipertontonkan oleh Pemkab Pandeglang sangat miris,ketika masyarakat membutuhkan dari segi pembangunan untuk mendorong laju Perekonomian Daerah malahan Pemkab membeli kendaraan yang sangat pantastis dengan harga mencapai 1,9M, hal ini sangat menyakitkan hati masyarakat Pandeglang,” ungkap Indra Pengurus GMNI Pandeglang.
Masih kata Indra, RPJMD seharusnya jadi bahan acuan untuk membngun pandeglang, karena target capaian pembangunan harus terrealisasikan, peningkatan PAD harus lebih digenjot lagi.
” Karena potensi PAD daerah kita banyak. Tapi semua itu malah terbalik dengan sebuah kinerja bupati yang kebijakannya tidak masuk akal sehat rakyat, Apakah pemimpin seperti ini akan kita pertahankan? Lebih baik mundur dari jabatan, kalo penggunaan anggaran tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kabupaten pandeglang.
kta perlu pemimpin yang konsisten untuk membawa perubahan yang signifikan. Bukan pemimpin yang bergaya HEDONIS.” Tuturnya
Ia menegasakan, Dimana hati seorang pemimpin Ketika melihat daerah tertinggal akan tetapi mementingkan kebutuhan nya ketimbang kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat pandeglang,melihat anggaran pendapatan daerah (PAD) yang minim akan tetapi untuk membeli mobil yang mewah bisa ..!!!
” RAKYAT DIJADIKAN OBJEK KEPENTINGAN KENYAMANAN PRIBADI, BUKAN DIJADIKAN SUBJEK PEMBANGUNAN DEMI KEMAJUAN DAERAH”
DPRD yang harusnya menjadi perwakilan rakyat,seharusnya menolak apa yang diusulkan oleh bupati, akan tetapi patut diduga ada indikasi kongkalikong dengan bupati sehingga ketika pengesahan anggran utuk membli mobil RANDIS Toyota Land Cruiser Prado seharga 1,9M bisa disahkan.
” DPRD sebagai reperesetatif dari rakyat, wajib memeperhatikan segaka kebutuhan dasar masyarakat dengan membahasnya di sidang-sidang paripurna, mengawal aspirasi keluhan masyarakat Pandeglang, bukan mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
Alangkah bodohnya ketika ada dewan bilang kecolongan ketika pemda beli randis dengan harga yang fantastis. Emang siapa yang mengesahkan anggaran?? . Kami berharap semua unsur penegak hukum utk segera turun tangan, ketika persoalan ini tercium aroma KKN. Dan mosi tidak percaya, kepada semua anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
” Maka dari itu kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Kabupaten pandeglang, mengasakn pada persoalan ini, segera penegak Hukum turun tangan menyikapi persoalan ini,” tegasnya.
