BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warosno Arban lagi-lagi melakukan sidak, kali ini yang di sidak kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), hal ini di lakukan untuk memastikan kinerja ULP, Tanto menekankan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mempercepat pelelangan pada pekerjaan fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten. Hal itu untuk menghindari adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik. Soalnya menurut Tanto, jumlah pekerjaan yang harus dituntaskan tahun ini mencapai 42 paket pekerjaan.
Sedangkan memasuki semester kedua, belum ada satu pun pekerjaan yan terlaksana. Padahal batas waktu pengerjaan hanya 90 hari dan 120 hari kerja. Hal itu dilontarkan Tanto saat Sidak kantor ULP Rabu 3 Juli 2019
” Saya sudah tekankan untuk yang 120 hari kerja ini (supaya) di kejar, jangan sampai lambat lagi,” tekan Tanto.
Lanjut Tanto, persoalan muncul bukan cuma dari pedoman Juklak dan Juknis Bankeu yang terlambat, namun juga kekeliruan usulan yang diajukan berbeda dengan yang disetujui oleh Pemprov Banten.
” Contoh halnya dari kita usulkan pembangunan jalan Rp5 miliar, perencanaanya sudah ada. Ternyata pas di-acc sesuai dengan kemampuan Provinsi hanya Rp3 miliar, otomatis ada perubahan, hal itu karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Bankeu tidak mempunyai perencanaan alternatif. Sehingga saat usulan pertama tidak sesuai, maka harus membuat perencanaan ulang. Sedangkan batas waktu semakin terbatas,” ujarnya.
Tanto khawatir bila Bankeu tidak terserap, maka nantinya APBD Pandeglang lah yang harus menggantinya.
” Itu kan jadi beban kita. Lelang tahun lalu itu kan ada. Makanya yang 120 hari kita kejar sekarang, bulan ini harus tayang agar tidak terjadi lagi (keterlambatan). Itukan membebani APBD kita. Sekarang APBD kita kurang, apalagi dengan beban itu bantuan keuangan provinsi, saya bersyukur beban Pemkab mulai berkurang karena lelang yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD murni 2019, sudah hampir rampung. Hanya ada dua pekerjaan yang mengalami masalah karena faktor eksternal. Pertama, Dua lelang itu tidak ada pemenangnya dan satu lagi gagal lelangnya. Ada salah satu spesifikasi yang tidak memenuhi syarat. Kini mulai proses lelang, InsyaAllah tepat waktu,” bebernya.
Kepala ULP Pandeglang Iim Ubaedi menyebutkan, dari total 42 paket yang bersumber dari Bankeu, baru 10 paket yang masuk, 9 diantaranya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan 1 paket dari RSUD Berkah.
” Masih ada dua OPD lagi yang belum menyerahkan perencanaanya sama sekali. Keduanya yakni Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Kesehatan,” sebut Iim.
Iim menegaskan, sesuai arahan dari Wakil Bupati, maka bulan ini semua perencanaan yang berasal dari Bankeu harus selesai. Jika tidak, maka bisa berpotensi mengganggu pembangunan di Pandeglang.
” Sesuai Sidak Pak Wagub bulan ini harus tayang. Kalau kami di ULP sudah siap, maka saya minta juga kepada OPD yang belum menyerahkan perencanaannya segera melaporkan, agar kita juga bisa cepat bekerja,” tandasnya.
