BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah daerah di Jawa Barat didorong memperkuat kemampuan komunikasi publik seiring semakin cepatnya perubahan pola informasi masyarakat. Kehadiran media sosial, jurnalisme warga, dan teknologi kecerdasan buatan membuat pengelolaan informasi pemerintah membutuhkan pendekatan yang lebih responsif dan terukur.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) se-Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (12/8/2026).
Mewakili pimpinan secara virtual, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana, menjelaskan bahwa perkembangan ruang digital telah menggeser pola kontrol sosial di masyarakat.
Masyarakat, kata dia, kini semakin aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus membentuk dan menyebarkan narasi melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut membuat informasi dapat berkembang secara cepat dan berlangsung secara real time.
Karena itu, Bayu mendorong insan kehumasan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak hanya mengandalkan pemantauan pemberitaan media konvensional. Penggunaan metode social listening dinilai penting untuk memahami kecenderungan opini, emosi, dan persepsi masyarakat.
Dengan pemantauan yang lebih aktif, pemerintah dapat mengenali isu sejak dini sehingga langkah komunikasi dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.
Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menyambut positif pelaksanaan Rakor IKP di Kabupaten Garut. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kapasitas pengelola komunikasi publik sekaligus membangun koordinasi antar-daerah.
Ia juga mengapresiasi kepercayaan Diskominfo Jawa Barat yang memilih Garut sebagai lokasi kegiatan serta mengajak para peserta mengenal berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Garut.
Sementara itu, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana, mengatakan rangkaian kegiatan dilaksanakan selama dua hari dengan materi yang diarahkan pada kebutuhan praktis para praktisi kehumasan daerah.
Beberapa materi yang dibahas mencakup penerapan social listening, penanganan aduan masyarakat, pelayanan permintaan informasi publik, pengelolaan relasi media, hingga strategi pengembangan konten media sosial yang mampu menghasilkan high engagement.
Rangkaian kegiatan juga menghadirkan IKP Talks #5 yang membahas strategi merespons permintaan informasi secara cepat, khususnya dari organisasi masyarakat dan media.
Menurut Nidar, kemampuan memberikan respons yang tepat terhadap permintaan informasi menjadi bagian penting dari pelayanan komunikasi publik karena persoalan tersebut kerap muncul di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Tak hanya aspek komunikasi, rakor turut membahas sisi teknis pengelolaan kehumasan. Di antaranya strategi belanja media berdasarkan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), penyusunan kerangka kerja media, serta penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kode rekening untuk pengelolaan media sosial.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah di Jawa Barat diharapkan semakin siap menghadapi dinamika informasi digital. Penguatan kapasitas kehumasan diharapkan mampu membuat pemerintah lebih cepat membaca isu, merespons aspirasi masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang transparan, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
