BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyiapkan langkah strategis untuk memastikan agenda pembangunan 2027 tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengidentifikasi berbagai peluang dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan itu, Bupati menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan. Sinergi tersebut diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi melalui kebijakan dan program yang sesuai kebutuhan daerah.
Abdusy Syakur mengatakan, kondisi fiskal yang terbatas, ditambah adanya penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), menuntut pemerintah daerah lebih aktif mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan.
Pemkab Garut pun terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memetakan kemungkinan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, peluang tersebut dapat dimanfaatkan melalui berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Instruksi Presiden (Inpres), sepanjang program daerah memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional.
Bupati juga menyampaikan adanya sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan bergulir pada 2027.
Informasi tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Garut untuk meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera melakukan pemetaan. Program yang telah disusun di tingkat daerah diharapkan dapat disesuaikan dengan prioritas pemerintah pusat sehingga peluang dukungan pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” kata Abdusy Syakur.
Ia menegaskan, strategi tersebut bukan semata-mata untuk menambah jumlah program pembangunan. Pemkab Garut ingin memastikan setiap program yang dijalankan memiliki manfaat nyata dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.
Di tengah keterbatasan anggaran, efektivitas penggunaan sumber daya menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bukan hanya mengejar jumlah yang banyak, tetapi efektivitas daripada program yang akan kita laksanakan,” pungkasnya.
