BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut tengah menyiapkan pola pemantauan kehadiran siswa berbasis digital sebagai bagian dari upaya mencegah anak meninggalkan pendidikan.
Gagasan tersebut menjadi salah satu pembahasan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam Rapat Koordinasi Penanganan Absensi Siswa dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bupati, persoalan anak tidak sekolah harus diantisipasi melalui langkah yang lebih cepat. Pemerintah tidak ingin mengetahui kondisi tersebut setelah seorang anak benar-benar berhenti mengikuti pendidikan.
Sejumlah faktor dapat memengaruhi munculnya ATS, di antaranya persoalan ekonomi keluarga, anak memilih bekerja sejak usia dini, hingga minimnya perhatian atau dorongan keluarga terhadap keberlanjutan pendidikan.
Abdusy Syakur menilai sistem deteksi dini diperlukan untuk mengetahui siswa yang mulai tidak aktif hadir di sekolah. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat segera dikomunikasikan kepada orang tua maupun pihak terkait.
“Paling tidak saya akan memfilter anak-anak yang sekolah namun tidak melanjutkan. Caranya dengan mendeteksi sesegera mungkin ketika ada anak yang bilangnya sekolah namun tidak hadir sekolah,” kata Abdusy Syakur.
Pemkab Garut selanjutnya berencana mengembangkan sistem yang dapat memberikan notifikasi kepada orang tua mengenai kehadiran anak di sekolah. Informasi tersebut diharapkan menjadi pintu awal untuk melakukan pengecekan apabila siswa tidak masuk tanpa keterangan.
Bupati menegaskan, pemanfaatan teknologi harus diikuti dengan penguatan koordinasi antara sekolah, orang tua dan pemerintah. Bahkan, pengawasan diharapkan dapat melibatkan unsur pemerintahan hingga tingkat desa agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
“Dengan begitu maka ada suatu monitoring yang komprehensif,” ujarnya.
Melalui sistem tersebut, Pemkab Garut berharap potensi siswa membolos maupun berhenti sekolah dapat diketahui lebih awal. Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat upaya pemerintah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Garut.
