SUKABUMI, BuanaIndonesia.com- Keluhan datang dari Kepala desa di Kabupaten Sukabumi terkait sering molornya Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini ditengarai akibat ketidak Konsekwennya Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan kebijakan dan aturannya sendiri yang berdampak kepada para kepala Desa dan menjadi Polemik dalam Pengelolaan Anggaran.
Kepala Desa Pasir Halang, Yusup Purnama mengatakan pemeritah tidak konsekwen dalam melaksanakan kebijakan dan aturannya dalam pengelolaan anggaran termasuk kurangnya sosialisasi Pemahaman Perda tentang ADD.
“Saya merasa kecewa dengan Pemerintah terhadap aturan sepihak yang mengharuskan desa mentaati ketentuan sedangkan pemerintah sendiri tidak konsekwen. Contoh, tahun 2015 tentang ADD, menurut UU bahwa Pencairan diatur 3 tahap, ternyata telat yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran untuk pembangunan dan berdampak pada Pemerintahan desa”ungkapnya.
Yusup menambahkan pemerintah seharusnya jauh-jauh hari mensosialisasikan tentang pemahaman tentang pajak
“Jangan sudah terlaksananya pembangunan baru ada sosialisasi tentang pemahaman pajak jadi bikin pemerintah desa harus mencari anggaran tak terduga akibat tidak terarahkannya dan telat dalam mensosialisakannya. Saya berharap kepada Pemerintah ke depannya agar konsekwen, kepatuhan dan kepatutan atas pelaksanaan aturan sendiri,biar senergis dengan pemerintahan desa ” Kata Yusup.
Editor: MI
