Banggar Nilai Kepemimpinan Irna Masih Lemah Dalam Penyerapan Anggaran

14.052 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID PANDEGLANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pandeglang, tengah mengkritisi kepemimpinan Bupati Pandeglang, Irna Narulita lewat Paripurna penyampaian laporan Banggar, laporan Pansus 2 pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persetujuan bersama Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017, dan persetujuan bersama Raperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 di ruang Paripurna DPRD Pandeglang, Kamis, 26 Juli 2018.

Advertisement

Kritikan yang dilontarkan dihadapan semua anggota DPRD, para pejabat dan tamu undangan lainnya yang mengikuti Paripurna itu, bahwa jabatan Bupati yang sudah menjabat kurang lebih 2,5 tahun belum mampu memberikan pembangunan infrastruktur secara maksimal kepada masyarakat Pandeglang dan masih lemahnya penyerapan anggaran.

Juru bicara Banggar DPRD Pandeglang, Muhlas Halim (26/07), anggaran untuk infrastruktur memang ada peningkatan setiap tahunnya itu sekitar 3,01 persen. Akan tetapi angka itu, masih rendah dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Pandeglang.
“Dari total keseluruhan tahun 2015, 2016 dan 2017 untuk anggaran pembangunan infrastruktur itu meningkat 09,03 persen, berarti setiap tahunnya anggaran itu hanya meningkat kisaran 3,01 persen saja. Peningkatan memang ada, akan tetapi masih terlalu rendah dan belum sesuai dengan harapan,” ungkap Muhlas, usai melaksanakan Paripurna di temui di ruang Praksi.

Lanjut Muhlas, setelah APBD diambil untuk gaji pegawai. Bupati Pandeglang harus mealokasikan belanja modal lebih besar dari belanja barang dan jasa. Kalaupun belum mampu kearah situ katanya, minimalnya belanja modal disama ratakan dengan belanja barang dan jasa.

“Jadi kami Banggar menginginkan belanja modal itu ada peningkatan, dan adanya pengurangan belanja barang dan jasa walaupun ada kegiatan yang bersentuhan untuk masyarakat. Tapi lebih efektif itu belanja modalnya yang dibesarkan. Paling tidak bisa disamaratakan belaja modal dan barang dan jasa,” jelasnya.

Maka dari itulah tambah politisi Golkar ini, pada tahun 2019 nanti APBD Pandeglang harus benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Karena sudah dua tahun bupati Pandeglang memimpin masih rendah mealokasikan belaja modal.

“Bupati kan pernah ngomong tahun ini adalah tahun pembangunan, makanya kami desak terus agar itu terlaksana kembali ditahun 2019 nanti. Kan kalau belaja barang dan jasa itu hanya mengedepankan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, sedangkan kondisi jalan rusak sedang, buruk dan berat mencapai 61,87 persen. Makanya, kami kekeuh supaya belaja modal itu 60 persen dan belaja barang jasa itu 40 persen saja, okelah sekarang Pandeglang dapat perdikat WTP wajar tanpa pengecualian, itu secara administrasi tapi pelasanaan di bawah tidak sesuai, bahkan masyarakat jelas di rugikan, dengan banyaknya program pembangunan di tahun 2017 kemaren banyak yang tertunda dan tidak selesai,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyatakan, masukkan yang disampaikan Banggar sangat berharga dan sangat penting sekali ditindaklanjuti.

“Tadi itu penilaian dari Banggar untuk TA 2017. Sekarang kan 2018 sedang berproses pembangunannya, pasti nanti nilainya terus bertambah,” katanya.

Irna sendiri tidak memungkiri masih tersisa sekitar 61,87 persen jalan yang belum dilakukan pembangunan. Tapi ia mengklaim, kuota pada tahun 2017 untuk belanja modal dikepemimpinannya, lebih banyak dan maksimal. Karena kata dia, APBD-nya lebih besar di tahun 2017.

“Inget lho ada rusak sedang dan ada juga rusak parah, jadi 61 persen itu bukan semuanya rusak parah. Hutang-hutang kami juga kami hitung, seperti di Kecamatan Patia kami masih punya hutang sekitar 8 Km. Kami pasti akan terus tunjukan kinerja kami untuk mengetaskannya, memang kalau ngitung jabatan saya dan pak Tanto kurang lebih tinggal 2,5 Tahun lagi, dengan sisa jabatan yang lumayan masih lama kami akan berkerjakeras untuk menyelesakan pembangunan, minimal apa yang sudah kita programkan dapat di bereskan,” pungkas Irna Usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang.