BUSNAJABAR.COM, BANDUNG -Pembahasan hangat tengah bergulir di beberapa lembaga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Persatuan Aktivis Selatan (FKPAS) Pandeglang selatan. Ini terkait pencanangan pemerintah pada program pendidikan wajib belajar 12 tahun yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Besarnya biaya masuk sekolah ke-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat Dipandeglang cukup memprihatinkan. Pasalnya tidak sedikit anak bangsa dipandeglang terputus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi lagi akibat terbentur biaya. Padahal jelas, negara berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Demikian dikatakan Raki jubaedi ketua LSM Laskar Siliwangi Bersatu Banten kepada awak media. Kata Raki, pihak lembaga pendidikan didaerah pun harus terbuka dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga konon katanya kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui lembaga pendidikan di Pandeglang jelas diperuntukannya.
” Sehingga tidak beranggapan besaran dana yang dikucurkan pemerintah pada sekolah SLTA hanya dianggap sebagai formalitas saja. Karena hingga saat ini lembaga pendidikan Tingkat SLTA Sederajat di Pandeglang masih terus memungut ongkos bulanan pada siswanya. Ironisnya lagi bukan saja siswa akan terancam tidak bisa mengikuti ujian sekolah akibat ongkos bulanan yang dipungut pihak sekolah tidak terpenuhi. Juga tidak sedikit pungutan yang terus mereka lakukan kepada calon siswanya disetiap bulannya. Dan besaran ongkos bulanan mulai dari kisaran Rp 50 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Ditambah lagi uang pendaftaran masuk sekolah hingga kisaran sebesar jutaan rupiah” kata Raki.
