DPRD Patok PAD Kota Bogor Rp 1 Triliun

8.790 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Kalangan anggota DPRD Kota Bogor menyayangkan selalu defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor setiap tahun. Padahal, Kota Bogor yang strategis sebagai penyangga Ibukota Jakarta memiliki potensi sangat besar dengan menjamurnya pembangunan pusat komersil di setiap sudut kota.

” DPRD Kota Bogor melihat bahwa Pemerintah Kota Bogor masih belum mampu menggali dan manarik uang uang rakyat dari pajak dan retribusi yang seharusnya masuk ke kas negara dan nilainya sangat fantastis. DPRD juga menyesali terhadap tampilan pembahasan anggaran yang selalu minus atau defisit sementara potensi PAD Kota Bogor terabaikan. Melihat postur pembahasan anggaran yang selalu defisit itulah DPRD berencana mematok peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di atas Rp1 triliun sebagai salah satu solusinya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono.

Advertisement

Heri menegaskan, salah satu potensi PAD yang hilang ini di sektor properti yang belum disentuh sama sekali.

Heri mencontohkan, di Kota Bogor tengah menjamur apartemen, di mana satu apartemen bisa memiliki sekitar 2.000 unit. Satu unit apartemen yang sudah jadi jika membayar pajak minimal ada pemasukan ke kas Kota Bogor sekitar Rp25 juta dihitung dari pembayaran BPHTB sebesar lima persen dari nilai obyek.

“Kalau ada 2.000 unit berarti satu apartemen bisa memberikan PAD Rp 50 miliar. Jika potensi pajak satu apartemen bisa Rp 50 miliar tinggal dikalikan berapa jumlah apartemen di Kota Bogor. Ada 10 saja sudah Rp 500 miliar. Sebuah nilai yang fantastis dan bisa menutupi defisit APBD. Itulah mengapa dalam rapat Badan Anggaran dengan TAPD kita meminta agar dicari solusinya,” paparnya.

Menurut Heri, tidak tersentuhnya potensi pajak tersebut karena rata-rata pemilik apartemen tidak mau membayar pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tidak mengurus AJB kepemilikan unit apartemen.

” Biasanya para pengembang menjual unit apartemen kepada warga hanya memberikan bukti PPJB, di mana itu belum ada kewajiban membayar pajak. Seharusnya bukti kepemilikan itu segera ditingkatkan menjadi AJB agar ada pajak yg dibayarkan ke kas negara,” tandasnya.

Politisi dari Partai Golkar ini pun mendesak agar Bappenda segera mencari solusi untuk memaksa pemilik apartemen taat membayar pajak.

” Belum lagi soal bangunan apartemennya, banyak yang belum mengantongi perizinan termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tapi sudah menjual unitnya,” imbuhnya.