Dugaan korupsi Program UPPO Pasirgadung: Aktivis Minta Kejari Usut Tuntas

10.693 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID.PANDEGLANG – Dengan adanya bantuan dari Kementrian Pertanian yaitu memberikan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dengan tujuan untuk mendorong para petani menggunakan organik dengan tujuan merehabilitas tanah, pupuk organik dapat menyediakan hara tanaman dan memperbaiki struktur tanah, baik dalam memperbaiki pori-pori tanah.

Advertisement

Namun pada kenyataan di lapangan progam bantuan Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) di Kampung Kubang Kopo, Desa. Pasir Gadung, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dikelola oleh Pokan Tani Bina Karya tidak sesuai dengan harapan, ungkap ilham selaku anggota Presidium Sentrum Mahasiswa Banten, Pada Selasa, 19 September 2023.

Masih di katakan ilham,”Perlu di ketahui bahwa program UPPO di alokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2021 sebesar 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah ).

Anggaran 200 juta itu disalurkan kelompok dengan pencairan secara bertahap, anggaran itu untuk pembangunan kandang sapi/kerbau, kandang ternak, rumah kompos, pengadaan mesin pencacah dan pengadaan kendaraan motor beroda 3 (tiga) serta pengadaan sapi/kerbau sebanyak minimal 8 ekor.

Namun berdasarkan temuan di lapangan bahwa program UPPO yang ada di desa pasir gadung yang di kelola kelompok tani (Poktan) Tani Bina Karya dinilai nihil tidak sesuai dengan Ptunjuk Teknis dan diduga ada tindakan korupsi, karena dari TA. 2021 ternak Kerbau tersubut sampai sekarang tidak kunjung ada dilokasi,”tegas ilham.

Ilham menegaskan,” Hal itu semua tidak boleh di biarkan karena itu semua sudah merugikan uang negara, Pemerintah Kabupaten juga yaitu dinas pertanian tidak boleh diam melihat kejadian ini, harusnya ada monitoring dan pembinaan terhadap kelompok tani tersebut.

Maka dengan ini kami meminta kepada Kejari Pandeglang untuk segara mengusut tuntas Dugaan korupsi Program UPPO di Pandeglang atas nama kelompok tani (Poktan) Tani Bina Karya, dan kami meminta untuk segara di lakukan pengauditan,” tutup ilham.