GMNI Dan HMI Soroti Wahnya Anggaran Perjalanan Dinas OPD Kabupaten Pandeglang

2.465 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID,PANDEGLANG – Dua organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Pandeglang, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam menyoroti soal besarnya pagu anggaran perjalanan dinas untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pandeglang.

Pasalnya berdasarkan Informasi yang dihimpun, pagu anggaran perjalanan dinas OPD untuk tahun anggaran 2021 mencapai Rp 88.735.965.919 yang dialokasikan untuk 38 OPD.

Advertisement

Dari pagu anggaran Perdin tersebut, hampir setengahnya dialokasikan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang mencapai Rp41.158.855.750, disusul Dinas Kesehatan yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 26.842.933.560.

Ketua DPC GMNI Pandeglang, TB Muhammad Afandi sangat menyayangkan dengan sikap DPRD Pandeglang dan pemerintah kabupaten Pandeglang yang seolah tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang saat ini tengah berjuang menghadapi Pandemi Corona Virus Disaese New 2019 (Covid19). Karena diduga sengaja meloloskan APBD Tahun 2021 yang didalamnya berisi mengenai pagu anggaran Perjalanan Dinas bernilai Rp. 88milar.

” Untuk perjalanan dinas, jelas angkanya sangat Fantastis, kalau Wakil Rakyat (Parlemen) dan Pemkab Peduli mereka tidak mungkin menganggarkan perjalanan dinas sebesar itu,” ungkapnya saat menghubungi wartawan, Rabu 24 Februari 2021 dini hari.

Afandi menambahkan, jika anggaran perjalanan dinas tersebut sangat irasional dan hanya terkesan pemborosan terlebih saat semua anggaran difokuskan pada penanganan virus corona.

” Kami melihat ini tidak rasional bahkan pemborosan anggaran. Anggaran ini harusnya bisa dialokasi untuk penanganan covid atau pemulihan ekonomi masyarakat Pandeglang,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPC HMI Pandeglang, Samsul Hadi juga ikut menyoroti soal anggaran perjalanan Dinas OPD, bahwa pemkab dan DPRD Pandeglang seharusnya bisa jeli serta teliti dalam menentukan program prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak memikirkan kelompok dan golongannya.

” Karena berbicara perjalan dinas ini, dimana urgensinya? atau apa manfaatnya?. Disaat pandemi ini semua beralih menggunakan daring (Zoom meeting-red) untuk menekan angka penularan Covid19,” bebernya.

Hadi berharap, Pemkab dan DPRD Pandeglang untuk bijak dalam menggunakan uang rakyat dalam masa pandemi, Karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021, sesuai SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19.

” Kami berharap Pemkab dan DPRD Pandeglang bijak dalam mengelola anggaran terlebih adanya realokasi dan Refokusing anggaran. Jangan sampai Anggaran untuk kepentingan rakyat dikorbankan hanya karena keuntungan pribadi,” tandasnya.