BUANAINDONESIA.CO.ID,PANDEGLANG – GMNI Cabang Pandeglang Pengurus Cabanh HMI dan LMND EK-Pandeglang terus soroti anggaran perjalanan Dinas OPD Kabupaten Pandeglang yang di anggap sangat fantastis. Merka terus turun kejalan melakukan aksi unjukrasa menuntut kinerja anggota DPRD, aksi unjukrasa dilakukan didepan Kantor Setda dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, aksi dihiasi dengan membakar Ban bekas di depan Gedung DPRD. Rabu 7 April 2021
Pemerintah kabupaten pandeglang dalam situasi pandemic seperti saat ini seharunya lebih memeprtingbangkan dengan kondisi social dalam memulihkan kondisi ekonomi dan penangan pencegahan covid 19 karna hall tersebut sudah tertuang dalam permen keungan nomor 17 tahun 2021.karna bagaimanapun masyarakat saat ini sedang mengalami kesulitan dalam masa pandemic seperti ini.
” Akan tetapi melihat kodisis yang diperlihatkan fostur APBD Kabupaten pandeglang 2021 dirasa sangat fantastis dan terkesan hanya pemborosan saja terlihat dalam Perjalanan dinas baik itu Legislatif dan Eksekutif mencapai angka 88 Miliar yang dirasa tidak Rasional,” Ungkap Ketua GMNI Cabang Pandeglang TB Muhamad Afandi.
Sambung TB Afandi, Dewan perwakilan rakyat pandeglang dalam pembahasan penyusunan anggran tahun 2021 seharunya memikirkan kepentingan masyarakatnya jangan hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,tahun 2020 anggran perjalanan dinas DPRD hanya 38 M dan sekarang meningkat Menjadi
41 M artinya mereka sudah hilang hatinurani sebagai wakil rakyat pandeglang.ditambah beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD yang lebih menonjol ada di dinas Kesehatan Yang mencapai Perjalanan Dinas hingga Rp.26 M,belum dinas pengendalian Penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Mencapai Rp.3 M.
” Kami juga ingin mengetahui perjalanan dinas sampai sebesar itu sejauh mana urjensinya..??? jangan jangan itu akal akalan para Pemangku kebijakan untuk Merampok Uang rakyat,” tandasnya
Ketua PC HMI Pandeglang Hadi Setiawan menambahkan pihaknya melihat kejadian ini terkesan tidak transparan bahkan perencanaan anggaran ABPD saja tidak melibatkan beberapa unsure OKP dan terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah kabupaten pandeglang, ia mengatakan hal tersebut patut menduga terjadi praktik malladministrasi dan korupsi, dalam tahapan pengesahan kebijakan perjalanan dinas di kabupaten pandeglang, untuk itu kami meminta agar pemerintah kabupaten pandeglang merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai 88 M, dan dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten pandeglang.kami juga menanyakan sudah sejauh mana hasil kunker selama ini yang sudah di implementasikan dipandeglang,kami juga meminta OPD untuk memaksimalkan hasil racangan kerja sampai satu tahun.
” Justru kami melihat Kinerja DPRD kabupaten pandeglan dirasa belum maksimal akan tetapi mereka menigkatkan anggran perdin,jika memang mereka wakil kami diperlemen kami tangtang untuk Presentasi Hasil dari kunker keluar daerah dengan hasil kunkernya,jangan hanya Meminta Anggran perdin Besar Tapi Kinerja Nihil,” paparnya.
Maka untuk itu mereka yang tergabung dalam Oraganisasi mahasiswa DPC Gmni Pandglang,PC HMI Pandeglang dan LMND EK-Pandeglang Menuntut :
1. Segera Refocusing anggaran perjalanan Dinas baik Legislatif Maupun Eksekutif. 2.maksimalkan kinerja eksekutif dan legislatif agar terasa oleh masyrakat Kabupaten Pandeglang
3. Utamakan kepentingan masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi dibalik perjalanan dinas
