BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Kepala kantor dengan didampingi para Staf Badan Pertanahan Negara (BPN) Garut telah melakukan rapat bersama Bupati Garut H Rudy Gunawan, yang bertempat di Pameungkang Komplek Pendopo kabupaten Garut.
Menurut Kepala BPN/ATR Garut Nurus menjelaskan, pihaknya baru saja melaksanakan rapat bersama Bupati Garut dan Forkopimda, terkait adanya program GBRA
” Kami barusan sudah melakukan rapat dengan pak bupati yaitu mengenai kaitan pertanahan yang ada di Desa Karang Wangi Kecamatan Mekarmukti Garut Selatan “jelasnya kepada Wartawan saat ditemui usai melaksanakan rapatnya Jumat 10 September 2021.
Lebih lanjut Nurus Solichin mengatakan, hasil rapatnya adalah bahwa, pak bupati tengah mengeluarkan surat untuk status tanah bahwa, di desa Karangwangi itu merupakan tanah negara bebas.
” Sehingga akan kita lanjutin dengan program redistribusi tanah yang di anggarkan oleh kementrian ATR/ BPN Indonesia.”katanya
Terkait dengan program PTSL,masih kata Nurus, kita wajib menyisir untuk menyelesaikan, di samping menyelesaikan tahun 2021 juga akan menyelesaikan yang sebelumnya yang belum selesai, dan kita selesaikan.
” Untuk target waktu akan secepatnya diselesaikan. Bahkan perihal ini dirinya sudah menginstruksikan supaya jangan sampai tahun 2021 kelar, namun tahun 2020 malah enggak” ungkapnya.
Jadi sambungnya, masalah ini harus diselesaikan bersama – sama, komitmen antara BPN, Kepala Deaa dengan masyarakat.
” Ayo kita bangun bersama, karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan dengan sendirinya, tetapi harus kerja sama,kordinasi desa, kemudian BPN. Selain itu dukungan dari semua pihak termasuk juga minta dukungan oleh Forkopimda”harapnya.
Nurus juga menegaskan bahwa, mengenai biaya pembuatan sertifikat di program PTSL itu,kata dia, memang gratis,namun biaya yang dibebankan adalah sesuai dengan SK3 mentri yaitu biaya pra sertifikasi surat -surat sebelum sertifikasi dengan besarannya adalah Rp 150 Ribu”pungkasnya.
