BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG- Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lokasi dari 10 provinsi dengan realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan terbesar tahun 2017.
Realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 59.628 unit, dengan program FLPP sebesar 3.381 unit dan program 888 16.706 unit. Untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi Iainnya akan dilaksanakan di Provinsi Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi Tahun 2018 dan Tahun 2019 di kantor Pemprov Jabar. Hal ini dalam rangka sinergitas pelaksanaan Program Satu Juta Rumah, khususnya melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan TA 2018 dan TA 2019. Acara ini dibuka langsung oleh sekertaris daerah Iwa Karniwa.
“Capaian satu juta rumah di Provinsi Jawa Barat baru mencapai 186.822 unit dengan skema pembiayaan PPLP sebanyak 3.381 unit, SSB sebanyak 59. 628 unit dan SBUM sebanyak 60.804 unit. Walaupun 186.822 unit kita terbesar di Indonesia karena Jawa Barat luas dan terbanyak, kita akan terus dorong nanti,” ungkap Iwa Karniwa seusai memberikan sambutan dalam Rakor tersebut pada, Senin, 12 Maret 2018.
Rakor itu bertujuan agar Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan dapat mensosialisasikan kebijakan pembiayaan perumahan 2015-2019 dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah dan mensinergikan kebijakan pembiayaan perumahan dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang, Perbankan dan lembaga lainnya.
Juga untuk mendapatkan data primer rencana pembangunan rumah subsidi Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagai data dan informasi dalam strategi percepatan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah Tahun 2018 dan penyiapan rencana kebijakan, perencanaan dan penganggaran Program Satu Juta Rumah Tahun 2019.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang, Pengembang (developer), Perbankan (Bank Umum atau Syariah atau BPD) dan jajaran pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.
