169 Bangunan Diatas Tanah Negara Diratakan Satpol PP

5.991 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Setelah membongkar ratusan lapak pedagang di Jalan Raya Puncak beberapa bulan lalu, kini giliran 169 bangunan tanpa izin yang berdiri di atas tanah negara di bibir Jalan Raya Bojonggede yang diratakan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Pembongkaran dengan menggunakan alat berat ini dilakukan pada Kamis 30 November 2017.

Guna mempercepat pembongkaran dan menjaga pengamanan, 300 personel gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri ikut diturunkan. Sedangkan jenis bangunan yang ditertibkan terdiri dari rumah tinggal, klinik, ruko, dan tempat usaha lainnya.

Advertisement

Bagi warga yang terkena dampak penertiban ini, pemerintah daerah tidak menyediakan relokasi bagi mereka. Alhasil, ratusan kepala keluarga telantar dan kehilangan mata pencahariannya.

“Kami mau usaha di mana lagi. Jangankan tempat usaha, rumah saja sudah enggak punya lagi,” kata Sugiarto, salah satu pemilik rumah yang terbongkar.

Sugiarto danistrinya Amelia sudah menempati bangunan di atas lahan seluas 280 meter persegi sejak 20 tahun silam. Selain untuk tinggal, rumah yang ditinggalinya dia jadikan sebagai tempat usaha catering.

” Usaha saya hilang. Mana tanggal 2 besok ada pesanan catering di dua lokasi pernikahan,” kata Amelia sambil menitikkan air mata.

Amelia mengaku memiliki surat akta jual beli dan sertifikat tanah, dia membeli rumah tersebut dari warga keturunan Arab. Namun tetap saja semua itu tak menjadi jaminan. Rumahnya rata digaruk alat berat.

“Saya sudah mengajukan permohanan IMB. Resinya pun sudah keluar dari kantor kelurahan, tapi ditolak saat mengajukan di dinas terkait,” tutur Amel.

Menyikapi tindakan sepihak oleh Pemkab Bogor, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

” Kita ini kan negara hukum, ya jelas kami akan tempuh jalur hukum,” tegasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, mengatakan, penggusuran 169 bangunan ini merupakan upaya Pemkab Bogor untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dan normalisasi saluran air.

“ Kami tidak bicara sertifikat, tapi bangunan-bangunan itu berdiri di atas lahan milik negara dan tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Mangunan),” kata Agus di lokasi pembongkaran.

EDITOR: WN