BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat angkat bicara soal kerusuhan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Katanya, kerusuhan tersebut disebabkan karena terjadi kesalahan komunikasi antara warga binaan dan pihak lapas saat razia dilakukan, kamis, 22 Maret 2018.
“Kemarin saya tanya ke Kalapas, telepon langsung dan sudah memberikan laporan kepada kami ini, sebetulnya masalah miss komunikasi,” ucap Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat, Indro Purwoko kepada Buana Indonesia Network.
Dijelaskan Indro, saat dilakukan razia, para warga binaan merasa tidak adil karena ada beberapa kamar yang diperiksa dua kali dan ada yang belum diperiksa sama sekali.
“Artinya warga binaan ini merasa, kok kamarnya itu ada yang dua kali diperiksa dan ada yang belum. Jadi ini tidak ada komunikasi karena razia ini menggunakan sistem undian,” tuturnya.
Indro melanjutkan, razia tersebut menggunakan sistem undian. Dengan cara itu, razia lebih adil karena diacak. Pihak lapas melakukan razia dalam satu bulan beberapa kali.
“Pengundian ini kebijakan dari Kalapas. Kebijakan ini tidak mungkin disosialisasikan ke warga binaan karenanya nanti akan tahu kapan mau dirazia, jadi kita acak,” sambungnya.
Indro mengatakan, razia dilakukan untuk memeriksa kepemilikan barang-barang yang dilarang seperti handphone. Razia pun tidak mungkin dilakukan sekaligus dalam satu waktu, oleh karenanya harus bertahap dengan sistem diacak melalui undian.
“Tidak mungkin satu lapas sekaligus. Dan bertahap ini mungkin kalau yang sudah jangan sampai diundi dapat lagi, ini kan menjadi pemicu keirian. Ke depan akan evaluasi ada perbaikan menuju ke arah yang lebih baik,” lanjutnya.
Seperti diketahui, warga binaan di Lapas Cirebon mengamuk pada Rabu, 21 Maret 2018 kemarin. Kerusuhan terjadi sekira pukul 11.30 WIB saat dilakukan razia alat komunikasi oleh petugas lapas. Para penghuni tidak terima dan terjadilah keributan hingga berujung kerusuhan.
