BUANAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Pemimpin yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya satu kelompok tertentu. Bila ada pemimpin yang mementingkan kelompoknya saja, bukan sebuah wujud kecintaan terhadap tanah air.
Menurut pakar politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Obsatar Sinaga, para calon gubernur yang bertarung di pemilihan kepala daerah serentak akan mengatakan cinta NKRI. Hanya saja, perwujudannya akan terlihat ketika memimpin.
“Jangan ngomong cinta NKRI, tapi produknya untuk kepentingan kelompok. Cinta NKRI itu maknanya dia menjadi seorang negarawan, bukan politisi lagi setelah terpilih,” ujar Obi, sapaan akrabnya, dalam diskusi publik bertema ‘Mewujudkan Pilkada Serentak 2018 yang Demokratis dan Aman untuk Melahirkan Pemimpin yang Cinta NKRI dan Toleran’ di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Kamis 22 maret 2018.
Lanjut Obi, seorang kepala daerah menjadi sosok politisi saat dirinya mengikuti kontestasi pilkada. Begitu terpilih menjadi pemimpin daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota, yang bersangkutan menjadi bapak bagi semua kalangan. Di saat itulah, dibutuhkan figur negarawan dari kepala daerah terpilih guna menaungi segala kepentingan masyarakat.
“Walaupun di akar rumput ada beda pendapat, beda partai, tetap saja dia bapaknya mereka. Jangan karena dia menjadi gubernur dari partai tertentu, hanya memerhatikan konstituen atau kelompok dari partai itu, berarti dia bukan negarawan,” tukas Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad ini.
Dia tak menyangkal, jika di Jawa Barat masih ada figur pemimpin yang lebih mementingkan kelompoknya. Hal itu terbukti dari pembangunan yang hanya terjadi di sektor-sektor tertentu. Bahkan, Obi menyatakan, masyarakat bisa menilai sendiri apa yang terjadi di Jabar. Karena, masyarakat Tatar Pasundan saat ini memiliki daya kritis yang cukup tinggi.
“Dari 32 juta pemilih, kaum intelektualnya ada sekitar 46 persen. Sehingga, perjalanan kepemimpinan (kepala daerah mendatang) akan dikritisi,” terangnya.
Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Bandung Didin Jumaedi Sukandi menambahkan, pihaknya menyelenggarakan diskusi ini dalam rangka mencari formula agar pelaksanaan demokrasi di Jabar bisa berjalan demokratis, aman, dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang cinta terhadap NKRI dan menjunjung tinggi toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Dan, pada akhirnya bisa menghapus imej Jabar sebagai provinsi yang intoleran, baik di dalam maupun di luar negeri.
“Pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Jabar, baik di kota maupun di pedesaan, khususnya dalam bidang teknologi yang memasyarakatkan internet di pedesaan, terdapat di sosok calon gubernur Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan,” tutupnya.
