Garut, Buanaindonesia.com – Terkait kisruh rekomendasi yang dikeluarkan kepala desa ( Kades ) Mekarsari yang mempersilakan investor asing dalam penggunaan lahan untuk pendirian pabrik, Aliansi Masyarakat Untuk HAM, Demokrasi dan Keadilan Hukum (Amandemen) menilai ada degradasi demokrasi di kalangan pemerintahan.
Sekretaris Amandemen, Cepi Alhumaedi menyatakan kepala desa hendaknya berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi, terlebih rekomendasi tersebut menyangkut isu-isu populer di daerahnya.
” Ya iya, ini salah satu contohnya, kepala desa tidak memperhatikan ekses yang mungkin akan timbul dalam mengambil kebijakan. Isu kawasan industri di Garut Utara kan seksi, bisa saja si kepala desa dimanfaatkan atau dijadikan bemper oleh oportunis yang ingin mengambil keuntungan. saya heran, kenapa kepala desa bisa mengeluarkan rekom tersebut, tanpa musyawarah pula. Coba tanya, itu pemilik lahannya setuju tidak? Tokoh disana bagaimana? . Apa kepala desa gak mengikuti berita ? Ini bukan soal sepele, ini juga bukan sekedar secarik rekomendasi. Ini soal investasi asing, soal pro kontra kawasan industri. Kades tolong jangan jadi Superman ” Kata Cepi.
Lebih lanjut Cepi menyatakan masyarakat juga jangan mudah ter provokasi terkait rekomendasi ini. Amandemen menyarankan kades Mekarsari segera mencabut surat rekomendasi tersebut.
” Saya kira masyarakat juga bisa bersikap dewasa dan cerdas. Jangan ter provok. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Kami sarankan kepala desa mencabut surat rekomendasi itu jika tidak ingin ada kisruh di masyarakatnya. Tapi itu saran ya” Tambah Cepi.
Baca : Rekomendasi Kades Terhadap Investor Asing Jadi Kisruh
Sebelumnya dikabarkan masyarakat Mekarsari kecamatan Cibatu Garut dikejutkan dengan beredarnya copy an surat rekomendasi kepala desa Mekarsari untuk membangun kawasan industri. Pasalnya, surat rekomendasi kepala desa tersebut ditengarai tanpa melalui mekanisme seharusnya dan tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Editor : M.I
