KNPI Garut Mengapresiasi Langkah Pemerintah Terkait Bank Emok, Dan Ini Solusi Pelengkapnya.

17.765 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – KNPI ikut angkat bicara soal polemik yang terjadi tentang persoalan Bank ” Emok ” di tengah covid – 19 ini.

Okke M Hadits berpendapat, membantu masyarakat menengah ke bawah terkait permasalahan mereka dengan Nank ” Emok ” oleh pemerintah kabupaten perlu di apresiasi, masih banyak warga Garut yang enggan melakukan pysical disstancing atau bekerja dari dalam rumah antara lain karena pertimbangan ekonomi, dan ini tentu tidak menjadi permasalahan di tingkatan lokal saja seperti Garut, tetapi juga indonesia pada umumnya, sehingga KNPI berpendapat, bahwa solusi atas permasalahan ekonomi tentu akan memiliki daya dukung bagi terlaksananya program – program penanganan covid – 19.

Advertisement

” Sebagaimana informasi yang kami terima bahwa bank “emok” yang hari ini banyak di perbincangkan di kalangan masyarakat itu dalam menjalankan bisnisnya terbagi menjadi dua, ada yang dijalankan oleh perorangan, ada pula yang berbentuk badan/lembaga, dan menurut informasi bank “emok” di kabupaten Garut itu mayoritas dalam bentuk lembaga yang terorganisir minimal memiliki admin, marketing hingga juru tagih atau debt collector” Kata Okke, Kamis 9 April 2020.

Dikatakan Okke, kebanyakan mereka pinjam untuk keperluan modal usaha atau kebutuhan sehari – hari, Kenapa ke bank “emok”, karena cepat dan mudah, tentu jika menggunakan bank – bank yang pada umumnya melalui mekanisme yang panjang, atau bahkan sulit bisa karena jaminan/bentuk usaha yang dijalankan atau karena faktor faktor lain.

” Sehingga jika kita melihat secara bijak fenomena bank “emok” ini hadir karena masih cukup banyak permintaan, kalau tidak ada permintaan, pasti tidak ada mereka” tutur Okke. M. Hadits.

Lanjutnya, belum lagi urusan legal dan illegal, tentu ini harus merujuk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini yang kita jadikan rujukan adalah undang – undang perbankkan, dimana ketentuannya yang perlu mendapatkan izin pimpinan Bank Indonesia adalah menghimpun dana dari masyarakat, sedangkan menyalurkan atau meminjamkan uang dengan bunga itu tidak dilarang, terkecuali jika dana yang di salurkan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang dihimpun terlebih dahulu.

” Tentu usulan pemerintah dengan menyediakan anggaran 10 M untuk penyelesaian bank “emok” perlu kita apresiasi meskipun ada beberapa catatan, dan kali ini KNPI sebagai mitra kritis pemerintah siap menyumbangkan fikiran dan tenaga selaku pemuda Garut untuk secara beriringan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada” ajaknya.

Sementara itu Ketua Bidang Organisasi KNPI kabupaten Garut, Ryan Multama Ranu Putra S.H. menyatakan, Dalam kasus pinjam-meminjam uang dengan bunga tinggi yang ini dilakukan oleh anggota masyarakat Garut ini, yang terjadi sebenarnya bukan suatu tindak pidana, melainkan suatu Penyalahgunaan Keadaan (“Undue Influence” atau “misbruik van omstandigheden”) yang dikenal dalam hukum perdata.

” Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakaan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadap orang tersebut sebagimana tertuang dalam buku Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, 1999: 68. Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur” ungkapnya.

Hal inilah sambung Ryan,  yang menjadi catatan bagi KNPI dalam menyikapi solusi yang di keluarkan oleh pemkab terkait bank ” Emok “, perlu langkah – langkah lain yang harus dilengkapi agar solusi kali ini berdampak holistik.

” Meskipun menurut Okke M. Hadits selaku Ketua KNPI, permasalahan ekonomi idealnya perlu mendapat tanggapan dan solusi kongkrit dari lembaga – lembaga yang bersinggungan dengan bidang ekonomi seperti KADIN misalnya, pelaku UMKM atau masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi perhatian para pelaku ekonomi sehingga pemerintah mampu mendapatkan input – input dari orang – orang yang ada di bidangnya (ekonomi)” tutur Ryan.

Menurutnya, catatan terkait permasalahan bank “emok” dari perspektif pemuda kali ini yaitu dengan mengurangi minat masyarakat menggunakan bank emok sebagai solusi pembiayaan, yaitu dengan membentuk satgas anti rentenir misalkan.

” Meskipun tidak memberi bantuan secara langsung, satgas ini nantinya akan membantu masyarakat dimulai dari advokasi hingga take over atau peralihan hutang ke bank mitra, tentu kemitraan dengan perbank’an terkait pinjaman lunak pun harus terlebih dahulu disiapkan oleh pemerintah, sehingga bagi peminjam tidak perlu lagi membayar pada bank “emok” tapi langsung ke mitra sehingga bunga rendah bahkan nol persen” usulnya.

Masih kata Ryan, Satgas juga nantinya tidak hanya diperlukan untuk mendampingi proses pemindahan pinjaman tetapi juga, menerima laporan/keluhan dari masyarakat, melakukan penyuluhan dan edukasi sebagai langkah preventif sampai kepada melakukan pendampingan secara hukum pidana jika menerima laporan korban yang diintimidasi atau mengalami kekerasan.

” Satgas juga diharapkan memberikan solusi pada warga untuk menjadi anggota lembaga perbankkan yang menjadi mitra pemerintah sehingga kedepannya mampu mendapatkan informasi mengenai pinjaman atau berbagai program kredit dari pemerintah dengan bunga rendah” ucap Ryan.

Di lain tempat sekretaris umum DPD KNPI Deni Rahmat atau yang sering di sebut “Didit” berujar, di baznas terdapat kategori “Gharimin” mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya, tentu pemerintah juga bisa kerjasama dengan lembaga lembaga zakat yang ada, bisa juga kerjasama dengan organisasi – organisasi islam yang memiliki lembaga zakat seperti Lazismu Milik Muhammadiyah atau yang lainnya.

” Tentu usulan pemerintah dengan menyediakan anggaran 10 M untuk penyelesaian bank “emok” perlu kita apresiasi meskipun ada beberapa catatan, dan kali ini KNPI sebagai mitra kritis pemerintah siap menyumbangkan fikiran dan tenaga selaku pemuda Garut untuk secara beriringan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada” pungkasnya.