KPU Pandeglang Mulai Persiapan Tahapan Pendaptaran Calon Bupati Dan wakil Bupati

8.534 dibaca
KPU Pandeglang Mulai Persiapan Tahapan Pendaptaran Calon Bupati Dan wakil Bupati

BUANAINDONESIA.CO.ID, PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umum KPU Pandeglang melakukan Press Release, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Selasa 25 Agustus 2020.

Advertisement

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan berdasarkan. ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mau Ikuta Berpenghasilan 100 juta perbulan ikuti Bisnis Kuadran Kanan, Gratis… Daftar di sini.

“Maka berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tanggal 7 Agustus 2020 telah Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Pandeglang Nomor : 288/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan. Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020., Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum,” Papar Ahmad Suja’i Ketua KPU Kabupaten Pandeglang.

Sujai menjelaskan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem);
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
7. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
9. Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Partai Demokrat;
11. Partai Bulan Bintang (PBB).

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang jika telah memenuhi, persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang sejumlah 50 (Lima Puluh), yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kursi.

Baca juga : Shalat Malam Adalah Shalanya Para Nabi & Rasul 

“Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan. Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang. Tahun 2020 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Pandeglang Tahun 2019, yaitu 668.774 x 25% = 167.194 (Seratus Enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat) Suara. Ketentuan tersebut hanya berlaku, bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ungkapanya

Mau Ikuta Berpenghasilan 100 juta perbulan ikuti Bisnis Kuadran Kanan, Gratis… Daftar di sini.

Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017. Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dengan, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun;
e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan. hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah, memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap, terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalamhukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
1. terpidana karena kealpaan; atau
2. terpidana karena alasan politik; wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib, secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
g1. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang;
h. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah, mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa, laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah, mempunyai kekuatan hukum tetap;
n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
o. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama untuk Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan
ketentuan:
1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati, dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui

Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
p. Belum pernah menjabat sebagai:
1. Gubernur bagi calon calon Bupati, calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau
3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan
diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan, diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
s. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi , anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional, Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
v. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
w. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, sebelum pembentukan PPK dan PPS.
Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai,
kekuatan hukum tetap.
Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai, daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang
terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan
Terpidana;
b. jenis tindak pidananya; dan
c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang.Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat)
kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di
halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat:
1. nama lengkap;
2. tempat tanggal lahir;
3. jenis kelamin;
4. alamat;
5. pendidikan; dan
6. pekerjaan.
d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
1. jenis tindak pidana;
2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan , dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana, dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada huruf f1;
4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga, pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti , bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari, Kepolisian. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana. dimaksud pada angka 5 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah
selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada huruf
j dikecualikan bagi:
a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;
b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan
telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan, penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan, telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.Bukti Pemenuhan dokumen syarat calon:
1. Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BB.1-KWK)
2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (MODEL BB.2-KWK)
3. Surat Pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (MODEL BB.3 –KWK)
4. Foto copy KTP el;
5. Foto copy ijazah/STTB yg sdh di legalisasi ( dari tingkat SLTA s.d Perguruan
Tinggi);
6. Pas foto terbaru 4 x 6 cm berwarna = 4 lembar, dan hitam putih 4 lembar serta
foto calon ukuran 10,2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 lembar beserta softcopy;
7. Suket tidak sedang dicabut hak pilihnya ( dari PN sesuai domisili calon );
8. Suket tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum ( dari PN sesuai domisili calon );
9. Suket belum pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan ( dari PN sesuai domisili calon );
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela ( dari polres sesuai domisili );
11. Tidak sedang dinyatakan pailit ( dari Pengadilan tinggi/Pengadilan Niaga );
12. Foto copy NPWP, tanda terima penyampaian SPT pajak dan tanda bukti/suket, tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat tinggal calon;
13. Tanda terima LHKPN;
14. Surat pernyataan bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye, dan surat izin cuti ( izin cuti di sampaikan paling lambat 3 hari sebelum masa, kampanye. Sumber Humas KPU Kabupaten Pandeglang.