Pemkab Garut Perkuat Tata Kelola Aset, Jalin Kerja Sama Strategis dengan LMAN

289 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID,  JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui kerja sama strategis dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang berlangsung di Kantor LMAN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Advertisement

Penandatanganan nota kesepakatan dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menjelaskan, LMAN dipilih sebagai mitra karena memiliki pengalaman, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik dalam mendampingi pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset.

Selain itu, menurutnya, kerja sama ini merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah Kabupaten Garut untuk menindaklanjuti berbagai catatan terkait pengelolaan aset yang selama ini menjadi perhatian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Ini menjadi catatan kami berkali-kali dalam catatan LKPD BPK yang menjadi perhatian, dan inilah salah satu upaya kami untuk memperbaiki catatan tersebut,” ujar Bupati.

Melalui nota kesepakatan tersebut, Pemkab Garut dan LMAN akan melakukan kajian, pemetaan, serta penyusunan strategi optimalisasi Barang Milik Daerah sehingga aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan bernilai ekonomi.

Tak hanya itu, kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur melalui program bimbingan teknis dan pendampingan dalam pengelolaan aset yang modern, transparan, efektif, dan akuntabel.

Pemkab Garut berharap kolaborasi dengan LMAN mampu menghadirkan sistem pengelolaan aset yang lebih profesional, mendukung pelayanan publik, sekaligus menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan aset pemerintah yang lebih optimal.