Proyek Pembangunan JRSCA BTNUK Diduga Ada Kejanggalan

2.788 dibaca

BUANAINDONESIA.CO.ID.PANDEGLANG – Berbagai persoalan mulai timbul dan muncul ke permukaan, berbagai kalangan mulai mengkritisi proses proyek Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) Ujung Kulon yang bakal menelan anggaran ratusan miliar, diduga pemenang lelangnya dikondisikan oleh oknum Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK). Pasalnya proyek tersebut diduga menggunakan alat berat yang tidak sesuai aturan.

Adanya dugaan itu telah membuat geram aktivis di Kabupaten Pandeglang, hingga bakal menggeruduk atau mendemo kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 1 Juni 2022 mendatang.

Advertisement

Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4), Arif Wahyudi mengatakan, ada 24 perusahaan yang mengerjakan proyek JRSCA Ujung Kulon. Ia menduga 24 perusahaan yang memenangkan tender JRSCA itu, telah dikondisikan oleh oknum BTNUK.

“Kami menduga tender proyek JRSCA banyak kecurangan alias pemenang tender sudah di tentukan sebelum lelang dimulai oleh oknum BNTUK berinisial Mr. KRS. Hal ini jangan dibiarkan dan harus diusut tuntas,” kata Arif, Senin 23 Mei 2022

Maka dari itulah dia menyatakan sikap bakal melaporkan tindakan oknum tersebut langsung ke KPK. Bahkan ditegaskannya, ia bakal membawa warga untuk melakukan aksi unjuk rasa menyetop proyek yang tak ramah lingkungan itu ke kantor KLHK.

Menurutnya, proyek perambahan hutan itu bakal berdampak buruk pada hewan di lindungi di TNUK. Dipastikannya, tak sedikit hewan bakal terganggu dan bakal kesulitan mendapatkan makanan karena hutannya dirusak.

“Selain ada dugaan pengondisian pemenang tender, proyek JRSCA itu dikerjakannya tak ramah lingkungan karena menggunakan alat berat bukan tradisional. Maka kami bakal laporkan ke KPK dan mendemo KLHK pada momentum hari lahir Pancasila (1 Juni 2022),” tegasnya.

Arif yang disapa akrab Ekek ini mendesak KPK agar segera mngusut tuntas dengan adanya dugaan konsfirasi busuk dalam pengkondisian lelang proyek JRSCA tersebut. Karena ada perusahaan yang sudah ter-blacklist malah dimenangkan.

“Kami minta KPK segera turun tangan, sebab kalau tak ada pengondisian tidak akan pernah ada perusahaan yang sudah di blacklist malah dimenangkan. KLHK juga jangan tutup mata, segera evaluasi para pemenang tender ratusan miliar itu,” harapannya.

“Kami menduga para kontraktor yang menang proyek itu telah dikondisikan di Gunung Batu Bogor dan di salah satu hotel di wilayah Puncak,” tambahnya.

Ia juga bakal menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk menuntaskan kasus ini dan melaporkannya ke KPK. “Kami juga akan koordinasikan persoalan ini ke ICW dan MAKI, supaya bisa bersama-sama mengawalnya ke KPK,” tandasnya.

Terpisah, Humas BTNUK Pandeglang, Andri Firmansyah mengungkapkan, bahwa yang mengurusi proses lelang proyek pembangunan JRSCA bukan pihaknya, namun langsung dari Pokja pihak KLHK.

“Jadi, secara mekanisme yang mengurus lelang segala macam itu dari Pokja Jakarta. Nah mereka hanya membawa pemenang untuk berkontrak dengan PPK. Jadi kita tidak tahu prosesnya, siapa yang menang dan bagaimana itu udah urusan Pokja KLHK,” kata Andri saat dihubungi via telepon.

Ia tak menyangkal, bahwa pihaknya telah menaruh harapan agar proyek dengan anggaran besar itu dimenangkan oleh para pengusaha dari wilayah Provinsi Banten.

“Jadi begini, yang saya ketahui pada saat diawal itu, kami dari TNUK menginginkan, bukan menginginkan ya, berharapnya untuk pemenang lelang itu pengusaha yang ada di wilayah Provinsi Banten,” ungkapnya.

<span;>Ia berdalih, supaya memudahkan komplain dan sebagainya jika pemenang lelang proyek JRSCA perusahaan dari wilayah Provinsi Banten.

“Karena begini, ini proyek kan bukan proyek sedikit, proyeknya cukup besar. Kalau ini pemenang dari yang jauh, katakanlah dari Medan, Papua dan lain sebagainya, dikhawatirkan jika pada saat serah terima kegiatan atau proyek selesai itu terdapat masalah, kan otomatis kalau orang jauh kami kesulitan komplennya,” kilahnya.

“Jadi memang diarahkannya, kalau memungkinkan pemenang-pemenang ini dari Provinsi Banten. Itu sih pertimbangannya untuk memudahkan pada saat terjadi masalah, kalau jauh aga repot juga kita komplainnya,” sambungnya.

Ditambah lagi, agar ada efek terhadap Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang. “Agar perputaran anggaran proyek ini tak jauh-jauh. Ini bisa berefek juga ke masyarakat lokalnya, begitu kira-kira yang saya ketahui,” pungkasnya.