Puskesmas Jonggol Gak Punya IMB ?

21.771 dibaca
Bangunan Puskesmas Jonggol di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Sudah beroperasi bertahun-tahun tapi belum memiliki izin mendirikan bangunan. (BUANA INDONESIA NETWORK/Acep Mulyana)

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bogor membangun Puskesmas Jonggol. Puskesmas untuk melayani masyarakat di kawasan timur Kabupaten Bogor ini dilengkapi tempat rawat inap.

Advertisement

Namun disayangkan, di balik kesuksesan pembangunan Puskesmas tersebut ada persoalan yang sangat fatal. Aset Pemkab Bogor itu ternyata tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Iya betul, IMB-nya belum keluar, pengajuan sudah berbulan-bulan, tapi belum juga kelar. Saat saya tanyakan lagi, katanya sedang diurus, tinggal nunggu siteplannya,” keluh Kepala Puskesmas Jonggol, Dr Suparno, Selasa 20 Maret 2018.

Menurutnya, pihak Puskesmas Jonggol sudah berusaha melengkapi persyaratan untuk pembuatan IMB dan sudah diajukan ke dinas terkait.

“Kami berusaha memenuhi kelengkapan IMB dari awal sebelum pembangunan Puskesmas, masalah IMB sudah diurus. Namanya uang pemerintah ada batasnya. Lelang sudah mulai, IMB sambil berjalan, ternyata IMB telat dan banyak faktor IMB ini sampai saat ini belum selesai,” jelasnya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bogor Eko Syaiful Rahman terkesan pura-pura gak percaya dengan adanya bangunan Puskesmas Jonggol yang belum mengantongi IMB. “Masya Allah,  benarkah? bukankah Puskesmas itu aset Pemda,” kata Eko singkat.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan mensyaratkan seluruh Puskesmas harus memiliki izin untuk pelayanan kesehatan. Penegasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014.

Izin dimaksud selain harus mengantongi IMB juga sebagai syarat melakukan registrasi termasuk akreditasi masing-masing Puskesmas di setiap kabupaten/kota.

Dalam pasal 26 (1) setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kemudian (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlaku.

Berlanjut pada ayat (3) izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Kemudian dalam ayat (4) perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Penjelasan selanjutnya tertuang lebih detail di pasal 27. Pada pasal inilah disebutkan salah satu syarat pelayanan kesehatan adalah harus mengantongi IMB.