Ratusan Miliar Dana Desa Di Bogor Bakal Mengendap

11.296 dibaca
Direktur Eksekutif Bogor Transparansi Watch (BTW) Firman Wijaya. (BUANA INDONESIA NETWORK/Acep Mulyana)

BUANAINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Direktur Eksekutif Bogor Transparansi Watch (BTW), Firman Wijaya, melihat bakal terjadi pengendapan Dana Desa (DD) tahun 2018 di Kabupaten Bogor sebesar Rp371 miliar. Menurutnya, ini akibat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Definitif tentang DD.

Advertisement

“Hasil pemantauan kami sampai minggu kedua bulan Maret 2018, Pemkab Bogor belum mengeluarkan Perbup Definitif tentang DD. Kondisi ini bakal terjadi pengendapan DD tahap I sebesar 20 persen dari Rp371 miliar mengacu ke pagu indikatif DD 2017,” katanya, Rabu malam 14 Maret 2018.

Firman mengatakan, kondisi tersebut bakal berdampak terhadap target pemerintah dalam percepatan penyaluran Dana Desa tahun ini, untuk mendukung program padat karya (cash for work) yang bertujuan peningkatan daya beli masyarakat desa termasuk membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan instruksi presiden.

“Sesuai dengan APBN TA 2018, pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018,” paparnya.

Selain itu, kata Firman, terkait dengan pengaturan Desa di Kabupaten Bogor diatur secara lexspecialist dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa menegaskan, terkait teknis alokasi, penyaluran, dan penggunaan DD ditetapkan Peraturan Bupati menjadi kewajiban hukum bupati. Teknisnya Bupati menyusun naskah rancangan Perbup dan sesuai dengan kewenangannya.

“Keterlambatan pembuatan Perbup terkait DD ini bisa berpotensi menjadi penghambat pembangunan desa-desa di Kabupaten Bogor dan berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),” tegas Firman.